Surabaya, Jawa Timur – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026, peta kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia mulai menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah menguatnya diskursus mengenai arah NU lima tahun mendatang, Netra Bakti Indonesia (NBI) mengajukan formulasi kepemimpinan yang memadukan kharisma ulama, pengalaman organisasi, dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda.
Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai NU memerlukan kepemimpinan yang mampu menjaga otoritas keulamaan sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman yang semakin kompleks.
Menurutnya, organisasi dengan pengaruh sosial dan kebangsaan sebesar NU membutuhkan figur-figur yang tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga kemampuan membaca dinamika nasional dan global yang terus berkembang. “NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya harus berjalan beriringan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus mampu menjawab tantangan masa depan,” ujar Gus Lilur, Kamis (18/6/2026).
Dalam usulan yang disampaikan NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan dijabat KH Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam diisi oleh KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar. Adapun posisi Katib Aam diusulkan kepada KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum oleh KH Imam Jazuli.
Gus Lilur menegaskan bahwa susunan tersebut disusun bukan berdasarkan popularitas semata, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas keilmuan, pengalaman kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas generasi, serta rekam jejak dalam mengelola institusi.
Menurutnya, NU saat ini berada pada persimpangan penting. Selain menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan, organisasi juga dituntut merespons perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, serta dinamika geopolitik global yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“NU tidak cukup hanya menjaga warisan tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kearifan ulama dengan gagasan-gagasan pembaruan yang relevan dengan kebutuhan zaman,” katanya.
Bagi NBI, Muktamar NU ke-35 tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah gerak organisasi dalam menghadapi tantangan nasional dan global pada masa mendatang.
Sebagai organisasi yang selama hampir satu abad menjadi salah satu pilar penting kehidupan berbangsa, NU dinilai memiliki peran besar dalam menjaga moderasi, memperkuat persatuan nasional, serta membangun ketahanan sosial masyarakat.
Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus dilakukan secara terukur tanpa menghilangkan otoritas keulamaan yang selama ini menjadi fondasi utama organisasi. “Yang terpenting bukan soal siapa yang menang dalam muktamar, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat yang mampu menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa dan memberikan arah bagi masa depan Indonesia,” ujar Gus Lilur.
Ia menambahkan, usulan yang disampaikan NBI merupakan bagian dari kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026. Keputusan mengenai kepengurusan tetap berada di tangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.(*)
Editor: Sulaiman
