Jakarta, – Kementerian Transmigrasi mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperluas investasi di kawasan transmigrasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk mengolah berbagai komoditas unggulan sekaligus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Ajakan itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Sarana dan Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Azis menyoroti masih luasnya lahan di sejumlah wilayah Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian maupun kegiatan ekonomi produktif lainnya. Akibatnya, sebagian kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut masih harus dipasok dari Jawa.
”Di sini pentingnya untuk mendatangkan transmigran,” kata Azis.
Viva menyambut dukungan Kadin terhadap pengembangan transmigrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini telah berubah dibandingkan dengan pola yang diterapkan pada masa Orde Baru.
Menurut Viva, program transmigrasi pada masa lalu cenderung bersifat sentralistik dan top down, dengan pemerintah pusat menentukan wilayah tujuan dan pelaksanaannya. Kini, kebijakan tersebut dijalankan secara desentralistik berdasarkan kebutuhan dan usulan pemerintah daerah.
”Sekarang ada transmigrasi apabila ada permintaan dari daerah yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Viva, perubahan pola tersebut tidak mengurangi minat pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi saat ini menerima 61 proposal dari kepala daerah yang mengusulkan pembentukan kawasan transmigrasi baru.
Bahkan, sejumlah daerah yang telah memiliki kawasan transmigrasi masih mengajukan pembukaan kawasan baru.
Viva menilai tingginya permintaan tersebut tidak terlepas dari kontribusi transmigrasi terhadap pembentukan sentra produksi dan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di luar Jawa.
Saat ini terdapat 154 kawasan transmigrasi prioritas dengan potensi ekonomi yang beragam. Di Kabupaten Bungo, Jambi, misalnya, salah satu komoditas unggulannya adalah kelapa sawit. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, berkembang produksi padi.
Sejumlah kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah juga memiliki komoditas kakao, kopi, pala, dan durian. Adapun kawasan transmigrasi di wilayah pesisir memiliki potensi perikanan yang dinilai masih dapat dikembangkan lebih jauh.
Menurut Viva, sebagian komoditas tersebut telah berkembang dari skala usaha rumah tangga dan usaha kecil-menengah hingga menembus pasar ekspor.
”Di kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah, ada transmigran yang menjalankan usaha kopi dan cokelat rumahan dengan produk yang bisa dibanggakan. Produk rumahan itu juga kerap dijadikan oleh-oleh,” katanya.
Sejumlah komoditas dari kawasan transmigrasi juga mulai memasuki pasar internasional. Viva menyebut ekspor durian dari kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah ke China mencapai 459 ton dengan nilai sekitar Rp 42,5 miliar.
Kementerian Transmigrasi juga memfasilitasi ekspor rajungan ke Amerika Serikat sebanyak sekitar 16 ton dengan nilai ekonomi Rp 14 miliar-Rp 15 miliar.
Rajungan tersebut, menurut Viva, berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Potensi ekspor itu dinilai masih dapat diperbesar. Namun, pengembangan komoditas unggulan membutuhkan tambahan investasi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan akses pasar.
”Perlu ada investasi agar komoditas yang ada tidak stagnan,” kata Viva.
Karena itu, Kementerian Transmigrasi mengajak Kadin dan jejaring pengusahanya masuk ke kawasan transmigrasi dengan berbagai skala investasi. Jaringan Kadin yang tersebar dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota dinilai dapat mempertemukan potensi komoditas daerah dengan modal, teknologi, industri pengolahan, dan pasar.
Menurut Viva, pemerintah tidak dapat mengembangkan kawasan transmigrasi sendirian. Kolaborasi dengan dunia usaha diperlukan agar kawasan tersebut tidak berhenti sebagai wilayah permukiman, tetapi berkembang menjadi sentra produksi dan pusat kegiatan ekonomi.
Kementerian Transmigrasi, kata dia, selama ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan swasta, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), investor asal China, serta perusahaan penyerap hasil produksi atau offtaker.
”Sekarang Kadin perlu melakukan hal yang sama untuk ikut mengembangkan kawasan transmigrasi,” ujar Viva.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
