Jakarta, – Di gang-gang sempit, di pasar-pasar yang riuh, di kawasan industri yang sibuk, ketakutan kerap bersembunyi di balik aktivitas sehari-hari. Premanisme tak hanya soal pungutan liar atau gertakan kasar, tapi tentang rasa aman yang dirampas dari rakyat kecil. Tapi sejak awal Mei 2025, ada yang berubah.
Polri bergerak. Serentak. Tegas. Diam-diam, mereka menggulung kekuatan yang selama ini membuat banyak warga tak lagi berani bersuara.
Hasilnya bukan main. Sebanyak 3.326 perkara premanisme dituntaskan dalam hitungan hari. Operasi besar-besaran ini adalah bagian dari Operasi Kepolisian Kewilayahan, dimulai sejak 1 Mei, menyasar langsung ke jantung persoalan: pemerasan, penganiayaan, penghasutan, bahkan penculikan.
“Operasi ini bukan hanya tentang hukum. Ini tentang menghadirkan kembali rasa aman yang selama ini hilang,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi media ini, Jumat Kamis (9/5/2025).
Surat Telegram Kapolri STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 menjadi dasar gerak serentak seluruh Polda dan Polres di tanah air. Mereka masuk ke titik-titik rawan yang kerap dianggap ‘tak tersentuh’. Mulai dari Subang, Tangerang, Banten, hingga Kalteng. Ada yang tertangkap saat memeras sopir truk, ada yang membawa senjata tajam, bahkan senjata api.
Satu per satu pelaku diringkus. Di balik itu semua, ada warga yang diam-diam bersyukur, ada pedagang pasar yang kini berani pulang malam, ada anak-anak kecil yang kembali main bola di lapangan komplek tanpa dihentikan suara bentakan.
“Premanisme dalam bentuk apa pun harus dihentikan. Ini demi kepastian hukum, demi iklim usaha yang sehat, dan demi martabat warga,” kata Irjen Sandi.
Tapi yang tidak semua orang lihat adalah perjuangan di balik layar: petugas yang tak pulang berhari-hari, yang menyamar, yang harus menghadapi ancaman. Mereka bukan sekadar menegakkan hukum, mereka sedang merebut ruang hidup rakyat dari rasa takut.
Operasi ini juga melibatkan langkah-langkah strategis: pengecekan legalitas ormas, razia di lapangan, pemanggilan pimpinan kelompok, sampai rekomendasi pembekuan izin organisasi yang terbukti melanggar hukum.
Dan ini belum selesai. “Kami akan terus berkoordinasi dengan TNI, pemda, dan para tokoh masyarakat. Tujuan akhirnya satu: Indonesia yang lebih aman untuk semua,” tegas Sandi.
Di balik angka ribuan kasus itu, ada ribuan wajah yang bisa bernapas lega. Dan Polri, dalam senyapnya, tengah membuktikan satu hal: negara tak boleh kalah oleh premanisme. Negara harus hadir—di tempat, waktu, dan cara yang paling dibutuhkan rakyatnya.
(Reza/Sulaiman)
