Surabaya, Jawa Timur – Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menggelar Sidang Paripurna perdana tahun 2026 di Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (6/2/2026). Sidang ini dihadiri 195 pimpinan dan anggota senat akademik dari 24 PTN-BH seluruh Indonesia.
Sidang Paripurna MSA merupakan forum rutin yang dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pada awal 2026 ini, forum tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional di tengah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Ketua MSA PTN-BH, Prof. Dr. Syafrizal Sy, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sidang paripurna di Universitas Airlangga. Ia menilai forum kali ini memiliki bobot strategis karena menghadirkan pembicara dan substansi pembahasan yang relevan dengan tantangan pendidikan tinggi saat ini.
“Tahun ini kita awali dengan sesuatu yang luar biasa. Kehadiran para pembicara diharapkan dapat menghasilkan luaran dan dampak yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan sidang-sidang sebelumnya,” ujar Syafrizal.
Mengusung tema “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan Situasi Pendidikan Tinggi Terkini”, sidang paripurna ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpijak pada realitas perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut diharapkan berkontribusi pada terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Syafrizal juga menekankan pentingnya sinergi antarpimpinan PTN-BH dalam merespons perubahan kebijakan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar perguruan tinggi mampu memberi masukan strategis yang konstruktif kepada pembuat kebijakan.
“Kami di PTN-BH terus berdiskusi untuk menguatkan sinergi. Dari sinilah kami dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang bisa diberikan bagi pengembangan sistem pendidikan tinggi nasional,” katanya.
Ia berharap, hasil Sidang Paripurna MSA ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan undang-undang maupun kebijakan strategis di bidang pendidikan. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman.
“Dengan kerja keras dan pemikiran yang kita tuangkan hari ini, kami berharap dapat berkontribusi nyata dalam perumusan undang-undang sistem pendidikan nasional yang tengah disiapkan,” ujarnya menutup sambutan.(*)
(Khefti/Sulaiman)
