Sumbawa, Nusa Tenggara Barat – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat melontarkan pesan yang melampaui sekadar ajakan menanam pohon. Di hadapan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat saat penanaman mangrove di Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/7/2026), ia menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha sudah semestinya menyisihkan investasi bagi pemulihan lingkungan.
Menurut Jumhur, keberhasilan pembangunan tidak lagi dapat diukur hanya dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha juga harus ikut menghitung kontribusinya terhadap pemulihan ekosistem yang selama ini menopang aktivitas ekonomi.
“Jangan ragu menginvestasikan sebagian sumber daya perusahaan untuk pemulihan lingkungan. Itu bukan biaya tambahan, melainkan investasi bagi masa depan,” ujar Jumhur.
Ia menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Karena itu, rehabilitasi alam harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan korporasi, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, hingga pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan gagasan “tobat ekologis”, yakni perubahan cara pandang bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual.
Menurut dia, seseorang yang menghargai lingkungan pada hakikatnya juga menghormati budaya dan nilai-nilai keagamaan karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga.
“Tobat ekologis berarti memperbaiki hubungan kita dengan alam setelah sekian lama berbagai aktivitas manusia mengabaikan kelestariannya,” katanya.
Ajakan tersebut menjadi bagian dari target nasional penanaman 2 miliar pohon sebagai langkah nyata memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.
Jumhur menegaskan, pemulihan kawasan mangrove merupakan salah satu bentuk investasi lingkungan yang paling strategis. Indonesia memiliki sekitar 23% ekosistem mangrove dunia, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di planet ini.
Selain melindungi pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, dan intrusi air laut, mangrove juga mampu menyerap serta menyimpan karbon tiga hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan pada luasan yang sama.
“Rehabilitasi mangrove bukan hanya menyelamatkan pesisir, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dunia,” ujar Jumhur.
Di Nusa Tenggara Barat sendiri, rehabilitasi mangrove telah dilakukan di 473 hektare yang tersebar di 12 lokasi, termasuk Labuhan Alas di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah berharap model kolaborasi tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah lain.
Kerusakan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Dalam pidatonya, Jumhur juga menyampaikan refleksi yang cukup tajam. Ia menyebut kerusakan lingkungan bukan semata-mata kesalahan pemerintah atau korporasi, melainkan akumulasi perilaku seluruh elemen bangsa.
Pemerintah, katanya, harus berbenah dalam kebijakan yang berpotensi membuka ruang kerusakan lingkungan. Dunia usaha perlu memastikan aktivitas bisnisnya tidak meninggalkan beban ekologis. Sementara masyarakat juga harus mengubah kebiasaan sederhana seperti membuang sampah sembarangan.
Ia mencontohkan sampah plastik yang dibuang ke sungai akhirnya bermuara ke laut dan berubah menjadi ancaman baru berupa pencemaran mikroplastik.
“Kerusakan lingkungan adalah kesalahan kolektif kita. Karena itu, pemulihannya juga harus menjadi gerakan kolektif,” ujarnya.
Jumhur optimistis rehabilitasi lingkungan tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Menurut dia, kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan kritis akan menciptakan rantai aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat, mulai dari penyediaan bibit, pembibitan, pemeliharaan, hingga pengelolaan kawasan.
Model pembangunan seperti inilah yang, menurutnya, akan melahirkan green jobs, memperkuat green economy, dan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi yang berpihak pada keberlanjutan.
Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove.
“Kita ingin gerakan menanam tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia harus menjadi investasi jangka panjang bagi lingkungan, ekonomi, sekaligus masa depan generasi berikutnya,” pungkas Jumhur.(*)
(Ahmad Toha/Sulaiman)
