Bogor, Jawa Barat – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini semakin strategis di tengah agenda transformasi nasional. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, dekat dengan rakyat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan berbagai program strategis pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Viva Yoga usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara yang digelar di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, semakin dicintai rakyat, dan terus mengabdi bagi bangsa serta negara,” ujar Viva Yoga.
Menurutnya, perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan perubahan lingkungan strategis menuntut Polri terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Viva Yoga mengatakan hal tersebut juga ia rasakan dalam berbagai kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi. Dalam setiap agenda, jajaran kepolisian daerah selalu hadir mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Dalam berbagai kunjungan kerja di kawasan transmigrasi, saya juga disambut oleh Kapolda maupun Kapolres. Ini menunjukkan sinergi Polri dengan pemerintah terus berjalan dengan baik,” katanya.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Upacara HUT Bhayangkara, Viva Yoga menilai Indonesia tengah menjalani transformasi besar menuju negara yang modern, maju, makmur, dan berkeadilan. Dalam proses tersebut, keberadaan institusi kepolisian yang kuat, profesional, dan dipercaya publik menjadi faktor penting.
“Presiden menegaskan bahwa peradaban yang maju selalu ditopang oleh institusi kepolisian yang unggul. Karena itu, Polri harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pesan Presiden mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan alat penyalahgunaan kekuasaan.
“Pesan Presiden sangat jelas, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum juga tidak boleh dijadikan alat balas dendam, kriminalisasi, ataupun penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Di sisi lain, Viva Yoga memberikan apresiasi terhadap pendekatan Polri dalam mengamankan berbagai aksi penyampaian pendapat di muka umum. Menurutnya, ruang demokrasi yang tetap terjaga menunjukkan komitmen Polri dalam melindungi hak konstitusional warga negara.
“Memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari penghormatan terhadap demokrasi. Ini menjadi bukti bahwa Polri turut menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.
Viva Yoga berharap seluruh jajaran Polri terus mengimplementasikan arahan Presiden, terutama dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sebagai fondasi utama kepercayaan publik.
“Kepercayaan rakyat adalah modal terbesar Polri. Dengarkan suara rakyat, lindungi mereka, dan jangan mempersulit pelayanan. Presiden juga mengingatkan bahwa gaji dan seluruh fasilitas yang dimiliki aparat berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta ribuan masyarakat.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
