Jakarta, – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menyatakan dukungan terhadap penyampaian aspirasi sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). LPKAN meminta aksi berlangsung damai sekaligus mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, mengatakan penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Namun, ia menekankan aksi harus dijaga agar tetap tertib dan tidak berubah menjadi tindakan anarkis.
“Sampaikan aspirasi dengan martabat. Kawal dengan akal sehat. Tolak perpecahan. Karena hanya dengan bersatu, tuntutan rakyat akan didengar dan Indonesia akan semakin kuat,” kata Mohammad Ali dalam sikap resmi LPKAN Indonesia di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
LPKAN juga meminta TNI dan Polri mengawal aksi secara profesional, humanis, dan netral. Pengamanan, menurut lembaga tersebut, diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gangguan maupun penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Persatuan bangsa adalah harga mati,” tegas Mohammad Ali.
Tujuh Tuntutan LPKAN
LPKAN Indonesia menyatakan sedikitnya ada tujuh agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, LPKAN mendukung aksi damai yang dilakukan berbagai elemen masyarakat. Dukungan itu disertai imbauan agar peserta aksi tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.
Kedua, LPKAN mendesak TNI dan Polri memastikan pengawalan berlangsung profesional, humanis, serta netral. Aparat diminta menjaga keamanan sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Ketiga, LPKAN mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan penerapan hukuman tegas terhadap koruptor.
Pada saat yang sama, LPKAN meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penggunaan anggaran APBN benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
LPKAN juga meminta Koperasi Merah Putih dievaluasi, terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Keempat, pemerintah didesak memberi perhatian lebih serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. LPKAN menilai kedua sektor tersebut merupakan pilar utama negara sehingga pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil harus menjadi prioritas.
Kelima, LPKAN meminta pemerintah memperluas penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah dan sektor swasta dinilai perlu memperkuat sinergi untuk menyerap tenaga kerja, terutama lulusan baru dan masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja.
Keenam, pemerintah diminta menjamin stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Menurut LPKAN, masyarakat tidak boleh terus dibebani oleh kenaikan biaya kebutuhan dasar.
Ketujuh, LPKAN menolak kebijakan perpajakan yang dinilai berpotensi membebani rakyat kecil dan pelaku UMKM.
Sebaliknya, penagihan pajak diminta lebih serius diarahkan kepada kalangan kelas atas, konglomerat, dan korporasi besar.
“Yang mampu bayar lebih besar, yang lemah harus dilindungi,” demikian prinsip keadilan pajak yang ditegaskan LPKAN.
Mohammad Ali menegaskan penyampaian sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan, melainkan mendorong agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan memperoleh perhatian pemerintah.
LPKAN mengimbau peserta aksi, aparat keamanan, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan keamanan negara.
Menurut LPKAN, ruang penyampaian aspirasi harus tetap terbuka, tetapi keamanan dan ketertiban juga menjadi tanggung jawab bersama.
Dengan tujuh tuntutan tersebut, LPKAN berharap aksi 27 Agustus tidak sekadar menjadi mobilisasi massa, tetapi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar persoalan yang dirasakan masyarakat sekaligus melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan publik.
“Sampaikan aspirasi dengan martabat. Kawal dengan akal sehat. Tolak perpecahan,” ujar Mohammad Ali.(*)
Editor: Sulaiman
