Surabaya, Jawa Timur – Menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang, dinamika pemilihan Rais Aam PBNU mulai menjadi perhatian di kalangan Nahdliyin. Forum Aktivis NU Jawa Timur mengingatkan agar proses tersebut tetap berpijak pada tradisi kepemimpinan ulama, bukan bergeser menjadi kontestasi perebutan kekuasaan.
Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menegaskan bahwa Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi. Posisi tersebut merupakan amanah keulamaan yang menuntut integritas, kealiman, keteladanan, keikhlasan, dan tanggung jawab moral.
“Rais Aam adalah amanah yang sangat tinggi. Jabatan ini semestinya tidak diburu dan diperebutkan. Justru jam’iyah yang harus melihat siapa ulama yang paling layak, paling amanah, dan paling bertanggung jawab menerima mandat tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Cak Dar itu, Senin (24/8/2026).
Ia menilai pernyataan Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh bahwa keinginan menjadi Rais Aam dapat dipandang tidak sejalan dengan etika kepemimpinan ulama perlu menjadi bahan refleksi menjelang Muktamar NU.
Menurutnya, pandangan tersebut mengingatkan pada tradisi pesantren yang menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan tujuan.
“Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tuntutan untuk menjaga keikhlasan, tawadhu, amanah, dan tanggung jawab,” katanya.
Cak Dar meminta agar pemilihan Rais Aam tidak menyerupai kontestasi elektoral dalam politik praktis yang ditandai deklarasi kandidat, pembentukan tim pemenangan, kampanye, mobilisasi dukungan, hingga praktik transaksional.
“Rais Aam jangan sampai lahir dari siapa yang paling kuat memobilisasi suara. Rais Aam harus lahir dari kesadaran kolektif para muktamirin tentang siapa ulama yang paling layak menerima amanah,” tegasnya.
Mengembalikan Ulama sebagai Navigator NU
Forum Aktivis NU Jawa Timur juga mengaitkan dinamika pemilihan Rais Aam dengan semangat yang pernah disuarakan melalui Deklarasi Tambakberas dan Maklumat Cheng Hoo, khususnya mengenai pentingnya mengembalikan ulama pada posisi sebagai navigator jam’iyah.
Menurut Cak Dar, NU membutuhkan kepemimpinan ulama yang memiliki jarak sehat dengan ambisi kekuasaan. Ulama, kata dia, semestinya menjadi penjaga moral sekaligus penuntun arah perjalanan jam’iyah, bukan terseret dalam logika perebutan kekuasaan.
“Ketika jabatan mulai diburu, ada risiko amanah berubah menjadi tujuan. Karena itu, kita membutuhkan Rais Aam yang tidak haus jabatan, tetapi siap ketika jam’iyah memberikan amanah,” ujar Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992 itu.
Dalam konteks itu, Cak Dar menyinggung sikap KH Said Aqil Siroj yang menurutnya tidak melakukan deklarasi sebagai calon Rais Aam, membentuk tim pemenangan, maupun melakukan kampanye dan mobilisasi dukungan.
“Beliau tidak pernah menyampaikan keinginan untuk maju sebagai Rais Aam. Tetapi ketika muktamirin memberikan amanah, beliau tidak akan menolaknya. Sikap seperti ini patut menjadi bahan refleksi bersama, terlepas dari siapa pun yang nantinya dipilih oleh Muktamar,” kata Sudarsono.
Ia menegaskan Forum Aktivis NU Jawa Timur tidak bermaksud mengarahkan muktamirin untuk memilih figur tertentu. Forum tersebut, kata dia, lebih menekankan pentingnya mengubah cara pandang dalam menentukan Rais Aam.
“Pertanyaannya jangan hanya siapa yang paling banyak dukungan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang paling layak menerima amanah,” ujarnya.
Sudarsono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu mengatakan bahwa tradisi kepemimpinan pesantren memiliki karakter berbeda dengan logika perebutan jabatan dalam politik praktis.
“Dalam tradisi pesantren, seseorang menjadi pemimpin bukan karena mengatakan dirinya mampu, tetapi karena dianggap mampu. Ia dipercaya bukan karena kampanye, tetapi karena keteladanan. Ia diberi amanah bukan karena kemampuan mengumpulkan suara, tetapi karena kealiman, akhlak, dan tanggung jawabnya,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak muktamirin dan warga NU melihat calon Rais Aam tidak semata-mata dari kekuatan jaringan dan dukungan politik, tetapi juga dari rekam jejak keulamaan dan keteladanannya.
“Lihat siapa yang selama ini mengaji, mengabdi, membimbing umat, menjaga akhlak, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan hidupnya. Bisa jadi orang yang paling layak justru bukan orang yang paling keras mengajukan dirinya,” katanya.
Sudarsono pun menegaskan bahwa Rais Aam tidak semestinya menjadi hasil transaksi atau mobilisasi kekuatan.
“Rais Aam bukan hadiah, bukan hasil transaksi, dan bukan hasil mobilisasi. Rais Aam adalah amanah keulamaan,” tegasnya.
Menurut dia, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur NU, semakin rendah pula ego pribadi yang seharusnya menyertainya.
Muktamirin Penentu Amanah
Forum Aktivis NU Jawa Timur berharap Muktamar NU ke-35 dapat menghadirkan proses pemilihan Rais Aam yang bermartabat, jernih, dan mencerminkan tradisi keulamaan NU.
“Biarkan muktamirin melihat, menimbang, dan menentukan siapa ulama yang layak menerima amanah. Jangan sampai suara muktamirin dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan,” ujarnya.
Ia mengatakan NU membutuhkan Rais Aam yang tidak menjadi pemburu kekuasaan, tetapi penjaga moral kekuasaan. Sosok tersebut juga diharapkan tidak menjadi bagian dari perebutan kepentingan, melainkan penuntun agar jam’iyah tetap berjalan dalam koridor khittah, amanah, dan kemaslahatan umat.
“Rais Aam yang ideal bukan orang yang mengatakan, ‘pilih saya’. Tetapi muktamirinlah yang mengatakan bahwa kami melihat engkau layak, kami percaya engkau amanah, dan kami menitipkan masa depan NU kepadamu,” pungkas pria asal Pulau Bawean, Jawa Timur itu.(*)
Editor: Sulaiman
