Surabaya, – Universitas Airlangga (Unair) bersama United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mendorong pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada anak.
Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029 yang digelar di Surabaya, pada Kamis (12/6/2025). Acara ini berlangsung di Ruang Majapahit, Lantai 5 ASEEC Tower, Kampus B Unair.
ISFF merupakan kerangka pembiayaan alternatif tingkat daerah yang dirancang untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), khususnya pemenuhan hak-hak anak.
Kegiatan ini diinisiasi oleh UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Unair melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), serta menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga internasional, akademisi, hingga sektor swasta.
Ketua AILG, Dr. Eko Supeno, menyampaikan bahwa Unair siap memberikan kontribusi melalui riset, advokasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan ISFF.
“Kerangka ini menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan pembangunan secara lebih inklusif dan akuntabel, terutama bagi masa depan anak-anak,” kata Eko.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan Bappenas, Wiwien Apriliani. Menurutnya, ISFF dapat menjadi panduan konkret bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan dan prioritas pendanaan.
“Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang mengadopsi pendekatan Integrated National Financing Framework (INFF) ke tingkat subnasional,” ujar Wiwien.
Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino, mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di Jawa Timur. Ia menyoroti data bahwa satu dari empat anak hidup dalam kemiskinan dan 47% mengalami stunting.
“Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif dan kolaboratif. Pendanaan tidak bisa lagi hanya bergantung pada APBD, tapi harus melibatkan sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat,” ucap Yoshimi.
UNICEF mencatat, kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target SDG’s di Jawa Timur hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun. Dari kajian ISFF, terdapat potensi mobilisasi dana hingga Rp200 triliun dari berbagai sumber pendanaan publik dan swasta.
Komitmen Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen mengintegrasikan pendekatan ISFF ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
“ISFF adalah wujud komitmen bersama untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada anak,” ujarnya.
Kegiatan diseminasi ini diharapkan menjadi titik awal gerakan kolektif lintas sektor yang nyata dalam mendorong pembangunan berbasis hak anak. Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga internasional, dan mitra pembangunan, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi percontohan dalam inovasi pembiayaan pembangunan yang inklusif.
“Kolaborasi ini tidak berhenti di ruang seminar. Ini adalah langkah awal membangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh anak di Jawa Timur,” tutur Eko Supeno.(*)
Editor: Sulaiman
