Jakarta, – Pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, setelah namanya disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap miliaran rupiah.
Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal memiliki tanggung jawab besar sebagai pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara, memperkuat tata kelola cukai, serta memastikan integritas institusi tetap terjaga.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden benar-benar membantu Presiden. Karena itu, setiap dugaan yang menyangkut integritas pejabat publik harus ditanggapi secara serius dan terbuka,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perkembangan persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang tengah ditangani KPK. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 12 Juni 2026, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam persidangan tersebut terungkap keterangan mengenai kode “BC1” yang disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai. Berdasarkan keterangan yang dibacakan jaksa dan dibenarkan terdakwa, kode tersebut disebut berisi dana Rp3 miliar yang diberikan secara berkala selama tujuh bulan sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total nilai mencapai Rp21 miliar.
Selain itu, jaksa KPK sebelumnya juga mengungkap dugaan penerimaan dana sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut terkait dengan perkara yang sama.
Bagi Gus Lilur, munculnya nama pejabat tinggi negara dalam proses persidangan merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Ketika sebuah nama disebut dalam proses hukum yang terbuka dan menjadi perhatian publik, tentu perlu ada langkah evaluasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Di tengah sorotan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026 untuk menyampaikan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Pusat Polisi Militer TNI dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Dalam operasi tersebut, petugas menyita 8.944.800 batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp13,28 miliar. Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah disebut mencapai Rp8,66 miliar.
Meski mengapresiasi setiap upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, Gus Lilur menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan di lapangan semata.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan adanya langkah-langkah yang mampu menyentuh akar persoalan, termasuk praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara dalam skala besar.
“Penindakan tentu penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan sistem berjalan dengan baik dan persoalan utama dapat diselesaikan sampai ke akarnya,” katanya.
Gus Lilur menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada institusi Bea dan Cukai secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kredibilitas aparat negara.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki integritas, keberanian, serta komitmen kuat dalam membela kepentingan negara.
“Saya percaya Presiden membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk menyelesaikan masalah, menjaga penerimaan negara, dan menguatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, Gus Lilur berharap pemerintah melakukan evaluasi secara objektif terhadap berbagai informasi yang muncul dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar seluruh kebijakan strategis pemerintah dapat dijalankan oleh pejabat-pejabat yang memiliki legitimasi moral dan kepercayaan publik yang kuat.
“Karena yang harus dijaga adalah marwah institusi negara. Jika ada persoalan yang menimbulkan keraguan publik, maka evaluasi adalah langkah yang wajar untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.
Gus Lilur berharap Presiden Prabowo dapat mengambil keputusan terbaik demi menjaga integritas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Republik ini membutuhkan pembantu-pembantu Presiden yang bekerja dengan integritas, patriotisme, dan keberanian dalam membela kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.(*)
Editor: Sulaiman
