Surabaya, Jawa Timur – Polemik penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 mulai menghangat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah munculnya nama Lukman Edy dalam pembicaraan mengenai posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Di tengah dinamika tersebut, warga NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, angkat bicara. Ia secara terbuka mendukung Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin untuk menentukan figur yang dinilai mampu mendampinginya menjalankan roda organisasi.
Menurut Gus Lilur, pilihan Gus Kikin terhadap figur Sekjen semestinya tidak buru-buru ditarik ke ranah politik. Kapasitas, pengalaman, profesionalitas, dan kemampuan bekerja harus menjadi ukuran utama.
Pernyataan itu disampaikan Gus Lilur menyusul munculnya nama Lukman Edy sebagai salah satu figur yang disebut dalam proses penyusunan kepengurusan PBNU.
Lukman Edy bukan nama baru dalam pemerintahan maupun politik nasional. Ia pernah dipercaya sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan pernah menduduki posisi Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Bagi Gus Lilur, rekam jejak tersebut justru menunjukkan bahwa Lukman Edy memiliki pengalaman yang relevan untuk mengelola organisasi besar seperti PBNU.
“Ketum PBNU terpilih Gus Kikin menyodorkan Lukman Edy, mantan Menteri PDT dan mantan Sekjen PKB, sebagai Sekjen PBNU,” kata Gus Lilur.
Ia menilai latar belakang seseorang di dunia politik tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kapasitasnya ketika hendak mengemban amanah di organisasi.
Gus Lilur juga menyoroti munculnya narasi “PKB come back” yang dikaitkan dengan kemungkinan Lukman Edy masuk dalam struktur PBNU.
Menurut dia, narasi tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Seseorang yang pernah aktif atau menduduki jabatan di PKB, kata Gus Lilur, tidak otomatis berarti bahwa keputusan atau keberadaannya di PBNU merupakan representasi kepentingan partai.
Ia meminta publik NU melihat persoalan tersebut secara lebih obyektif.
“Rapat formatur pertama penyusunan Pengurus PBNU melahirkan kekecewaan yang disikapi dengan fitnah: PKB come back,” ujar Gus Lilur.
Menurut dia, proses penyusunan kepengurusan harus dikembalikan kepada prinsip profesionalitas dan kebutuhan organisasi.
“Semua orang di NU tahu bahwa LE alias Lukman Edy adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” katanya.
Gus Lilur berpandangan, wajar apabila seorang ketua umum mempertimbangkan figur yang telah memahami visi, cara kerja, serta agenda kepemimpinannya.
Terlebih, Sekjen merupakan posisi strategis yang berhubungan langsung dengan kerja administratif, koordinasi organisasi, dan implementasi keputusan PBNU.
Karena itu, menurut Gus Lilur, Gus Kikin semestinya diberikan ruang untuk menentukan orang-orang yang dianggap mampu bekerja bersamanya.
PBNU Bukan PWNU Jawa Timur
Di balik polemik mengenai nama Sekjen, Gus Lilur juga mengangkat persoalan lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni keterwakilan wilayah dalam kepengurusan PBNU.
Ia mengingatkan bahwa PBNU merupakan organisasi nasional dengan struktur dan basis warga yang tersebar di seluruh Indonesia.
Karena itu, menurut Gus Lilur, penyusunan kepengurusan harus memperhatikan keberagaman wilayah dan tidak terpusat pada satu daerah.
“PBNU memang bukan PWNU Jatim,” tegasnya.
Gus Lilur menyoroti posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sama-sama berasal dari Jawa Timur.
“Rais Aam PBNU dari Jawa Timur. Ketum PBNU dari Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” ujarnya.
Menurut dia, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengecilkan peran Jawa Timur dalam NU. Jawa Timur, kata dia, memiliki sejarah dan kontribusi besar terhadap perjalanan NU.
Namun, ketika berada pada level PBNU, perspektif yang digunakan haruslah perspektif Indonesia.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” kata Gus Lilur.
Gus Lilur menilai dua hal penting perlu menjadi dasar dalam penyusunan kepengurusan PBNU, yaitu profesionalitas dan keterwakilan wilayah.
Menurut dia, kedua prinsip tersebut lebih penting daripada memperbesar kecurigaan politik terhadap seseorang.
Ia berharap proses penyusunan kepengurusan PBNU tidak terganggu oleh berbagai spekulasi yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.
Bagi Gus Lilur, Gus Kikin memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk tim yang dapat bekerja secara efektif selama lima tahun masa khidmah.
“Berikan Gus Kikin ruang untuk menyusun kepengurusan yang profesional dan egaliter,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu konsolidasi NU.
Pada akhirnya, kata Gus Lilur, ukuran keberhasilan kepengurusan PBNU bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan tertentu, melainkan sejauh mana seluruh pengurus mampu bekerja dan menghadirkan manfaat bagi warga NU.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” ujar Gus Lilur.
Gus Lilur menegaskan dukungannya terhadap langkah Gus Kikin sekaligus berharap kepengurusan PBNU yang baru benar-benar mencerminkan wajah NU sebagai organisasi nasional.(*)
Editor: Sulaiman
