Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun, dinamika dan konfigurasi politiknya mulai terbaca. Sejumlah nama beredar dalam berbagai simulasi survei, sementara partai-partai politik melakukan konsolidasi diam-diam. Dalam lanskap ini, satu fakta yang relatif konsisten adalah posisi Prabowo Subianto sebagai figur dengan daya elektoral kuat. Di sekelilingnya, muncul berbagai kemungkinan konfigurasi, termasuk peran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semakin relevan dalam perhitungan koalisi.
Secara individual, elektabilitas AHY belum berada di lapisan teratas bursa calon presiden. Namun, dalam konteks pasangan, terutama jika dikombinasikan dengan figur dominan seperti Prabowo, ia memiliki fungsi strategis. Prabowo membawa basis dukungan nasionalis dan jaringan politik yang mapan, sementara AHY dapat memperluas spektrum dukungan ke segmen pemilih muda dan kelas menengah perkotaan, sekaligus mempertahankan basis tradisional Partai Demokrat.
Konfigurasi ini menjelaskan mengapa wacana poros Demokrat-Gerindra kerap dibaca sebagai koalisi dengan fondasi relatif kuat. Dalam simulasi tiga poros, pasangan yang menggabungkan figur dominan dan figur generasi lebih muda berpotensi unggul, bahkan membuka kemungkinan kemenangan dalam satu putaran. Namun, soliditas koalisi menjadi prasyarat utama. Tanpa konsistensi komunikasi dan pembagian peran yang jelas, koalisi besar justru rawan gesekan internal.
Dalam konteks ini, muncul pula pembacaan tentang adanya kepentingan pihak tertentu yang berupaya menjaga agar konsolidasi tersebut tidak menguat terlalu dini. Istilah “poros Solo” kerap digunakan untuk menyebut jejaring politik yang berakar pada lingkar kekuasaan sebelumnya. Terlepas dari istilahnya, dinamika tersebut mencerminkan satu hal: dalam politik, tidak ada koalisi besar yang terbentuk tanpa resistensi. Strategi yang digunakan pun sering kali tidak frontal, melainkan melalui narasi dan manuver halus, misalnya dengan mengangkat figur alternatif sebagai calon pendamping atau memunculkan wacana bahwa salah satu partai hanya menjadi pelengkap.
Namun, peta politik Pilpres 2029 bisa berubah drastis apabila Prabowo tidak mencalonkan diri kembali. Tanpa figur jangkar, kontestasi akan menjadi lebih cair. Elektabilitas akan tersebar di antara beberapa kandidat, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun figur teknokrat yang dalam beberapa survei mulai mendapatkan perhatian publik. Dalam situasi demikian, AHY menghadapi pilihan strategis antara tetap menempatkan diri sebagai figur pendamping dalam koalisi besar atau naik kelas sebagai calon presiden dengan segala konsekuensi elektoralnya.
Untuk menjadi kandidat utama, AHY memerlukan peningkatan signifikan dalam elektabilitas personal dan penguasaan isu nasional, terutama ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam kondisi stabil, pemilih cenderung memilih figur yang menawarkan kesinambungan. Sebaliknya, jika terjadi tekanan ekonomi atau gejolak sosial, figur teknokrat atau kandidat yang menawarkan perubahan struktural dapat memperoleh momentum.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran king maker. Dalam sistem presidensial Indonesia, dukungan partai politik tetap menjadi kunci. PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar memiliki kapasitas menentukan arah koalisi. Di luar itu, jejaring politik yang terbentuk selama satu dekade terakhir juga masih berpengaruh dalam mengonsolidasikan dukungan di tingkat daerah. Popularitas tanpa dukungan struktur partai yang memadai akan sulit diterjemahkan menjadi kemenangan elektoral.
Dengan demikian, Pilpres 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara tiga arus besar: stabilitas, perubahan moderat, dan regenerasi kepemimpinan. Jika stabilitas menjadi preferensi dominan publik, pasangan yang merepresentasikan kesinambungan memiliki keunggulan. Jika publik menginginkan koreksi arah, figur alternatif akan menguat. Dan jika ekonomi menjadi isu sentral, kandidat dengan kredibilitas teknokratik bisa tampil sebagai pilihan rasional.
Karena itu, 2029 bukan sekadar kompetisi figur, melainkan kompetisi membaca konteks. Partai dan kandidat yang mampu mengantisipasi dinamika ekonomi, menjaga soliditas koalisi, serta membangun narasi yang relevan dengan aspirasi publik, akan berada di posisi lebih menguntungkan. Bagi AHY maupun tokoh lainnya, pertanyaannya bukan hanya apakah maju atau tidak, melainkan kapan dan dalam konfigurasi apa momentum itu dimanfaatkan secara optimal.(*)
AGUNG NUGROHO
Direktur Jakarta Institute
