Jakarta, – Suasana haru dan optimisme menyelimuti ruang pertemuan Dewan Pers, pada Rabu (30/4/2025), saat jajaran pengurus Pro Jurnalismedia Siber (PJS) diterima secara resmi untuk berkonsultasi mengenai rencana pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers. Pertemuan ini tak sekadar urusan administratif—lebih dari itu, ini adalah penanda perjuangan panjang sebuah organisasi pers muda yang tengah menapaki jalan legitimasi.
Di tengah ketatnya standar dan persyaratan baru yang mulai diterapkan, semangat para pengurus PJS tak surut. Mereka datang membawa harapan besar: menjadikan organisasi ini sebagai rumah yang kokoh bagi para jurnalis siber di seluruh penjuru negeri. Bersama Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), langkah kecil ini menjadi pijakan awal menuju pengakuan yang lebih besar.
Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, menyambut hangat rombongan PJS. Didampingi staf Dewan Pers, Deritawati Sitorus, Sapto memberikan penjelasan mendalam tentang proses dan tantangan yang harus dilalui oleh setiap organisasi pers yang ingin menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers.
“Sekarang ini, syarat pengurus daerah menjadi lebih ketat—minimal harus mencakup 50 persen dari seluruh provinsi di Indonesia. Sertifikasi kompetensi bagi anggota pun menjadi keharusan,” ujar Sapto. Meski demikian, ia menegaskan bahwa aturan baru ini masih berupa draf dan belum disahkan.
Sapto berharap, draf tersebut bisa disahkan sebelum masa jabatan Dewan Pers periode saat ini berakhir pada 13 Mei 2025. Harapan yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi seperti PJS yang tengah bersiap menyesuaikan diri.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, hadir dengan semangat yang menyala bersama sejumlah pengurus: Ketua DPD DKI Jakarta Tri Joko, Sekretaris DPD DKI Muh Ied, Ketua DPD Bangka Belitung Rikky Fermana, dan Ombudsman PJS Hangga Oktafandany. Dalam suasana yang penuh harap, Mahmud memaparkan perjalanan PJS dari awal berdiri hingga kini memiliki 1.117 anggota aktif yang tersebar di 26 provinsi.
“Kami telah melalui banyak proses, termasuk Munas pertama yang kami gelar di Hall Dewan Pers pada 2022. Kini kami ingin memastikan bahwa PJS hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai bagian dari kekuatan pers nasional yang profesional dan berintegritas,” ujar Mahmud dengan suara yang tenang namun sarat keyakinan.
Ia menambahkan, secara administratif PJS telah memenuhi 90% persyaratan dalam draf SOW baru. Meski belum sempurna, niat dan kerja keras untuk menyempurnakan itu terus dilakukan.
“Setelah ini kami akan gelar rapat koordinasi dengan pimpinan daerah untuk merumuskan langkah strategis dalam merespons draf SOW. Ini bukan sekadar soal pemenuhan syarat, tapi juga soal kesiapan kita menjaga marwah jurnalisme,” ujarnya.
Mahmud juga menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno yang diperluas hingga tingkat DPD agar seluruh jajaran memahami arah perjuangan yang sedang ditempuh.
Menyiapkan Ulang Tahun, Rapimnas dan UKW: Langkah Nyata di Tengah Perjalanan
Momentum penting ini juga beriringan dengan agenda-agenda besar PJS. Pada 13 Mei 2025 mendatang, PJS akan merayakan ulang tahun ke-3 yang akan digelar di Jakarta. Dalam rencana yang tengah dimatangkan, perayaan ini akan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, serta jajaran Dewan Pers lama dan baru yang akan dilantik oleh Presiden RI pada hari yang sama.
Tak berhenti di situ, setelah perayaan ulang tahun, PJS akan langsung menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai respons terhadap draf SOW dan persiapan menuju pendaftaran sebagai konstituen. Di momen ini, arah dan visi besar PJS akan kembali ditegaskan bersama seluruh pengurus dari berbagai daerah.
Sebagai wujud komitmen pada peningkatan kualitas anggota, PJS juga akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 14–15 Mei 2025. UKW ini akan difasilitasi oleh Lembaga Uji dari UPN Veteran Yogyakarta dan telah disampaikan kepada Dewan Pers sebagai bentuk keseriusan.
“UKW adalah jantung dari visi kami—menjadikan setiap anggota PJS bukan hanya wartawan, tapi wartawan yang profesional, beretika, dan diakui. Baik secara mandiri maupun melalui fasilitasi Dewan Pers, kami ingin semua pengurus tersertifikasi,” tegas Mahmud.
Di penghujung pertemuan, harapan tergambar jelas di wajah-wajah para pengurus PJS. Mereka sadar, jalan ini tidak mudah. Tapi semangat untuk membangun jurnalisme yang bermartabat tak pernah padam. Bagi mereka, menjadi konstituen Dewan Pers bukan sekadar status. Ini adalah panggilan untuk ikut menjaga kualitas dan masa depan demokrasi melalui kerja-kerja jurnalistik yang bertanggung jawab.
Kontributor: Rudolf
Editor: Sulaiman
Foto: Rudolf
