Jenewa, – Di tengah kekhawatiran global terhadap kecerdasan buatan (AI) dan platform ekonomi digital, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, justru membawa angin optimisme saat tampil di Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (ILO) ke-113 di Geneva, Swiss, pada Senin (9/6/2025).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Buruh Indonesia, Jumhur menyampaikan pandangan yang menyejukkan sekaligus menantang paradigma umum. Di hadapan perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dari berbagai negara, ia menegaskan bahwa persoalan AI dan disrupsi digital bukanlah jalan buntu, melainkan tantangan kepemimpinan.
“Masalah AI dan platform ekonomi digital adalah soal pemimpin. Bila pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, pasti ada jalan keluar mengatasinya,” ujar Jumhur disambut tepuk tangan sebagian delegasi.
Jumhur melihat perkembangan teknologi sebagai keniscayaan yang tak bisa dihindari. Namun menurutnya, transformasi tersebut justru bisa diarahkan untuk membawa manfaat sosial yang luas, asal dikelola dengan keberpihakan pada manusia, bukan hanya pada kapital.
Salah satu sorotan Jumhur dalam pidatonya adalah langkah pemerintah Indonesia yang telah menetapkan perlindungan formal bagi lebih dari enam juta pengemudi daring di berbagai platform digital.
“Ini langkah konkret. Negara hadir. Enam juta pengemudi online kini menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat,” ujar Jumhur.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tonggak penting dalam menjawab kekosongan regulasi yang selama ini menempatkan para pekerja digital dalam posisi rawan dan tak menentu.
Tak hanya itu, Jumhur menyatakan dukungannya terhadap inisiatif global untuk melahirkan Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Digital. Jika konvensi tersebut lahir dan diratifikasi oleh negara-negara anggota, ia yakin akan terjadi pergeseran signifikan dari sektor informal ke formal.
“Ketika status pekerja platform menjadi formal, maka akan ada kepastian kerja dan jaminan sosial yang lebih kuat,” ujarnya.
Sorotan atas Praktik Outsourcing
Dalam pidatonya, Jumhur juga menyinggung soal praktik ketenagakerjaan yang dinilainya mengikis kepastian kerja, bahkan pada sektor formal.
“Outsourcing yang ilegal dan kontrak jangka pendek yang terus diperpanjang membuat pekerja formal pun terasa seperti informal,” katanya.
Jumhur mengapresiasi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus praktik outsourcing. Baginya, langkah itu menjadi titik balik penting dalam membangun tatanan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Jika ini diwujudkan, maka berarti kontrak jangka pendek yang berulang juga akan dilarang. Ini kabar baik bagi buruh Indonesia,” ucapnya.
Menyerukan Semangat Bandung dan Solidaritas Global
Pidato Jumhur juga memuat pesan sejarah yang mendalam. Ia mengajak dunia mengingat kembali semangat Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, sebuah momentum yang mengangkat martabat negara-negara berkembang di panggung global.
“Kita pernah menjadi pusat semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan. Hari ini, semangat itu kita hidupkan kembali melalui solidaritas global di forum ILO,” tegasnya.
Sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap hak asasi dan keadilan internasional, Jumhur menyambut baik keputusan ILO yang menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota.
“Ini sinyal kuat bahwa perjuangan rakyat Palestina diakui. Ini juga bentuk kepekaan ILO terhadap penderitaan dan hak-hak dasar manusia,” ucapnya.
Dukungan dan Apresiasi Delegasi Buruh
Pidato Jumhur mendapatkan sambutan positif dari kalangan serikat pekerja Indonesia yang turut hadir di forum ILO. Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Rudi HB Daman, menyebut pernyataan Jumhur sebagai pidato yang sangat representatif bagi kaum buruh.
“Isinya menggambarkan realitas buruh dan perjuangan kita selama ini. Pidato itu luar biasa, sangat membumi dan ideologis,” ujar Rudi.
Ia juga mengungkapkan rasa bangga karena sejumlah isu yang dibawa oleh delegasi buruh Indonesia berhasil diadopsi ILO, mulai dari amandemen Konvensi Pekerja Maritim, dukungan terhadap rakyat Palestina dan Myanmar, hingga pengakuan atas ancaman bahaya biologis dan platform digital.
Dari kalangan pengusaha, Wakil APINDO Aditya Warman mengingatkan pentingnya peningkatan kapabilitas dan produktivitas pekerja di era digitalisasi. Menurutnya, hanya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, cita-cita “Indonesia Sejahtera” bisa tercapai.
Di akhir pidatonya, Jumhur menyampaikan pesan yang menggetarkan: bahwa teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan kemanusiaan.
“AI dan teknologi boleh berkembang. Tapi peradaban tetap harus manusiawi. Dan peradaban itu, kita bangun bersama,” pungkasnya.
Dalam forum internasional yang kerap dikuasai narasi negara-negara besar, suara buruh Indonesia di Geneva kali ini terdengar berbeda: lebih jernih, lebih optimis, dan penuh daya hidup.(*)
Kontributor/Foto: Ahmad Toha A
Editor: Sulaiman
