Surabaya, Jawa Timur – Founder Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyiapkan strategi penguatan industri tembakau nasional melalui pembentukan ribuan pabrik rokok skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini disebut sebagai upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan struktural yang selama ini membelit petani tembakau.
Gus Lilur menyebut, selama puluhan tahun industri tembakau Indonesia berkembang pesat, tetapi tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan bagi petani. Ia menilai, struktur industri yang ada cenderung menempatkan petani hanya sebagai pemasok bahan baku dengan posisi tawar yang lemah.
“Selama ini ada jarak yang terlalu jauh antara pabrik dan ladang. Petani hadir dalam rantai produksi, tetapi tidak pernah menjadi penentu,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut melahirkan ironi berkepanjangan. Daerah penghasil tembakau seperti Madura, misalnya, masih dihadapkan pada persoalan kesejahteraan, meskipun menjadi salah satu penopang utama industri rokok nasional.
“Yang menanam tetap miskin, sementara yang mengolah menikmati nilai tambah yang besar. Ini bukan kesalahan petani, melainkan masalah sistem,” kata dia.
Sebagai respons atas kondisi itu, Gus Lilur mendorong pembentukan apa yang ia sebut sebagai “pasukan UMKM rokok”, yakni jaringan pabrik rokok skala kecil yang tersebar di berbagai daerah sentra tembakau. Model ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi sekaligus mendekatkan industri dengan petani.
Dengan pendekatan tersebut, petani dinilai akan memperoleh harga jual yang lebih layak karena berhadapan langsung dengan pelaku industri di tingkat lokal. Selain itu, efisiensi biaya produksi dinilai dapat menghadirkan produk rokok legal dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Ketika industri dibangun dari bawah, petani tidak lagi menjadi objek, tetapi menjadi bagian dari kekuatan utama,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti tingginya harga rokok legal yang dinilai semakin menjauh dari daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini, menurut dia, turut memicu munculnya peredaran rokok ilegal di pasar.
“Ketika produk legal tidak terjangkau, pasar akan mencari alternatif. Tapi solusinya bukan membiarkan ilegalitas tumbuh, melainkan menghadirkan produk legal yang adil dan terjangkau,” kata dia.
Ia menegaskan, keberadaan pabrik UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi daerah. Pabrik-pabrik tersebut diharapkan mampu menyerap tembakau lokal dengan harga lebih kompetitif sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Gus Lilur mengaku telah mulai menginisiasi model tersebut dan optimistis jika diterapkan secara luas akan mengubah lanskap industri tembakau nasional. Industri, menurut dia, tidak lagi terpusat pada segelintir pelaku besar, melainkan tersebar dan tumbuh di berbagai wilayah.
“Ini bukan sekadar bisnis, tetapi upaya membangun keadilan dalam industri. Petani harus menjadi subjek utama, bukan pelengkap,” ujarnya.
Ia juga mendorong peran negara untuk hadir lebih aktif sebagai fasilitator dalam menciptakan struktur industri yang lebih inklusif. Menurut dia, kemandirian industri tembakau Indonesia hanya dapat terwujud jika fondasinya diperkuat dari tingkat petani.
“Industri yang kuat adalah industri yang adil. Dan keadilan itu harus dimulai dari mereka yang menanam,” kata Gus Lilur.(*)
Editor: Sulaiman
