Jakarta, – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam pengembangan kawasan transmigrasi berbasis perkebunan sawit. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan perkebunan yang tersebar di berbagai daerah.
Peluang kerja sama itu mengemuka saat Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mayjen TNI (Purn) Cucu Somantri, di Gedung Makarti Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agrinas menawarkan skema pengelolaan bersama kebun sawit milik perusahaan yang luasnya mencapai sekitar 2,3 juta hektar dan tersebar mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.
“Inti dari kerja sama ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Cucu Somantri.
Menurut dia, Agrinas dapat menyediakan lahan perkebunan, sementara Kementerian Transmigrasi menyiapkan sumber daya manusia melalui program transmigrasi maupun pemberdayaan masyarakat setempat.
Viva Yoga menyambut positif gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan secara parsial sehingga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN).
“Kementerian Transmigrasi selama ini membangun banyak kerja sama dengan kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, hingga BUMN. Kami terbuka terhadap kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Viva Yoga, pengelolaan komoditas sawit bukan hal baru bagi kawasan transmigrasi. Sejumlah wilayah transmigrasi di Sumatera telah berkembang menjadi sentra perkebunan sawit yang menopang perekonomian warga.
Ia mencontohkan Kawasan Transmigrasi Kuamang Kuning di Kabupaten Bungo, Jambi. Kawasan yang mulai dihuni transmigran sejak 1985 itu kini berkembang menjadi daerah perkebunan sawit yang produktif.
“Dari sekitar seribu kepala keluarga yang tinggal di sana, sebagian besar merupakan petani sawit. Banyak di antara mereka yang telah menikmati peningkatan kesejahteraan dari hasil perkebunan,” kata Viva Yoga.
Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal pengembangan, para transmigran bekerja sama dengan perusahaan melalui pola inti-plasma. Setelah masa kerja sama berakhir, lahan dan tanaman sawit menjadi milik warga untuk dikelola secara mandiri.
Model tersebut, menurut dia, dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan transmigrasi baru yang berbasis komoditas unggulan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Viva Yoga juga menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini menggunakan pendekatan bottom-up. Pembukaan kawasan transmigrasi baru dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan penduduk dan tenaga produktif untuk mengembangkan wilayahnya.
“Saat ini terdapat 61 proposal dari pemerintah kabupaten yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru,” ujarnya.
Menurut dia, usulan-usulan tersebut membuka ruang bagi berbagai bentuk kerja sama, termasuk dengan Agrinas dalam pengembangan perkebunan sawit maupun sektor produktif lainnya.
Selain melibatkan transmigran dari luar daerah, Kementrans juga mendorong program Transmigrasi Lokal (Translok) yang memberdayakan masyarakat setempat agar menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di wilayahnya sendiri.
Viva Yoga menilai pendekatan tersebut relevan diterapkan pada sejumlah lahan sawit Agrinas, termasuk yang berada di Papua Selatan dengan luas mencapai 78.850 hektar.
“Lahan-lahan tersebut dapat dikembangkan bersama masyarakat lokal sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga setempat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa orientasi utama program transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
