Yogyakarta, – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) bertransformasi menjadi organisasi modern yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Menurutnya, PATRI tidak cukup hanya menjadi wadah silaturahmi anak dan cucu transmigran, tetapi perlu berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah.
Hal itu disampaikan Viva Yoga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia yang digelar di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT), Yogyakarta, Sabtu (7/2/2026).
Rakernas yang mengusung tema Penguatan Peran PATRI dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi Berkelanjutan tersebut diikuti pengurus Dewan Pengurus Daerah PATRI dari berbagai provinsi.
Viva Yoga menilai keberadaan PATRI memiliki arti strategis dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi. Ia menegaskan, organisasi masyarakat seperti PATRI dapat menjadi penghubung penting antara pemerintah dan komunitas di kawasan transmigrasi.
“Kehadiran PATRI akan membantu agar program pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyatakan Kementerian Transmigrasi membuka ruang sinergi dengan PATRI untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa peran tersebut menuntut organisasi dikelola secara profesional, berpandangan ke depan, inovatif, kreatif, serta mampu melakukan regenerasi kepemimpinan.
Kepada wartawan, Viva Yoga menjelaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini dijalankan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan visi Asta Cita. Salah satu fokusnya adalah membangun dari desa dan kawasan bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Melalui pengembangan kawasan transmigrasi, pemerintah menargetkan tumbuhnya potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, serta membuka lapangan kerja baru.
Viva Yoga mengakui bahwa pengembangan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat secara sendiri. Diperlukan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Menanggapi berbagai masukan peserta rakernas, termasuk persoalan pengairan lahan pertanian, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Program transmigrasi, kata Viva Yoga, kini juga semakin diminati pemerintah daerah. Tercatat, 62 kabupaten telah mengajukan wilayahnya untuk dikembangkan sebagai kawasan transmigrasi.
“Transmigrasi sekarang tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan berbagai aktivitas pendukung,” ujarnya.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
