Manokwari, Papua Barat – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memasuki tahap akhir penyelesaian. Hingga Sabtu (16/5/2026), progres pembangunan disebut telah mencapai sekitar 95%.
Pencapaian itu terungkap saat Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-128 meninjau langsung lokasi kegiatan. Tim dipimpin Kolonel Inf Sambas, Irut-5/Wilhanrat Itter Itum Itjenad, didampingi Kapten Kav Bill Klinton Benediktus Manurung.
Kedatangan tim disambut Kasdim 1801/Manokwari Letkol Inf Samsir yang mewakili Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 1801/Manokwari. Hadir pula Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Irma Mudmina bersama sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam paparannya, Samsir menjelaskan, seluruh sasaran TMMD, baik fisik maupun nonfisik, menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyebut kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor utama percepatan pekerjaan di lapangan.
Kolonel Sambas mengatakan, TMMD tidak sekadar menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara prajurit dan masyarakat di wilayah terpencil.
“TMMD menjadi bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.
Menurut Sambas, hasil evaluasi menunjukkan seluruh target diyakini dapat diselesaikan sebelum penutupan TMMD pada 21 Mei 2026.
“Saya melihat progres pekerjaan sudah sangat baik. Dengan kerja sama semua pihak, sasaran program ini optimistis selesai tepat waktu,” katanya.
Selain meninjau administrasi kegiatan, Tim Wasev juga mengecek langsung sejumlah sasaran fisik, termasuk pembangunan jalan akses sepanjang 600 meter yang telah rampung 100 persen. Beberapa pekerjaan lain kini berada pada tahap akhir penyelesaian.
Program TMMD selama ini menjadi salah satu instrumen TNI untuk membantu percepatan pembangunan di daerah, terutama wilayah yang akses infrastruktur dan pelayanannya masih terbatas. Di sejumlah daerah, program itu juga menjadi ruang kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan warga dalam membangun fasilitas dasar bagi masyarakat.(*)
(Jhonni/Sulaiman)
