Jakarta, – Tepuk tangan riuh menggema di Ruang Komisi V DPR, Gedung Nusantara, Senayan, sesaat setelah Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengetuk palu sidang. Momentum itu menjadi penanda tuntasnya rapat penting terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026, yang menghadirkan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja komisi yang membidangi infrastruktur dan transportasi.
Rapat tersebut dihadiri jajaran tingkat menteri dan wakil menteri dari Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa-PDTT, dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans), serta pimpinan lembaga strategis seperti BMKG dan Basarnas.
Satu per satu, Ketua Komisi membacakan pagu indikatif anggaran masing-masing kementerian dan lembaga untuk tahun 2026. Khusus untuk Kementerian Transmigrasi, Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,9 triliun, dari total kebutuhan sebesar Rp2,2 triliun.
“Pasti ada backlog anggaran di semua kementerian. Karena itu, Komisi V dan seluruh mitra sepakat akan berjuang bersama untuk meningkatkan alokasi dana, khususnya bagi program-program prioritas nasional berbasis masyarakat,” ujar Viva Yoga kepada awak media usai rapat.
Menurutnya, forum rapat juga menyepakati pentingnya sinkronisasi anggaran antar fungsi dan program dalam kerangka RAPBN 2026, sesuai masukan dan usulan dari Komisi V DPR RI.
Dalam keterangannya, Viva Yoga menyebutkan bahwa Kementrans menyambut positif penetapan pagu tersebut.
“Kemitraan antara legislatif dan eksekutif adalah kunci membangun bangsa. Kami bersyukur atas kepercayaan ini dan berkomitmen mempertanggungjawabkannya secara maksimal,” tegasnya.
Kementrans berencana mengoptimalkan anggaran itu untuk memperkuat lima program unggulan yang dikenal dengan nama Transmigrasi 5T:
1. Transmigrasi Lokal
2. Transmigrasi Patriot
3. Trans Tuntas
4. Trans Gotong Royong
5. Trans Karya Nusa
Kelima program tersebut, menurut Viva, merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam visi pembangunan Indonesia yang lebih merata.
“Kami tidak hanya ingin memindahkan penduduk. Kami ingin membangun pusat-pusat kehidupan baru, berbasis semangat gotong royong dan produktivitas,” jelas pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Program Trans Patriot, misalnya, akan melibatkan generasi muda dalam pembangunan kawasan transmigrasi terpadu, sementara Trans Karya Nusa difokuskan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pendekatan kewirausahaan.
Anggaran Harus Berdampak Nyata
Viva Yoga menegaskan, meski pagu yang ditetapkan belum ideal, namun pihaknya tidak akan menyerah untuk memaksimalkan implementasinya.
“Kami pastikan setiap rupiah akan diarahkan pada sasaran yang tepat, dengan target yang terukur dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat yang dimulai pukul 15.21 WIB itu tak hanya menjadi ajang formalitas pembacaan angka-angka anggaran. Di dalamnya juga tercermin semangat kolaborasi antara DPR dan eksekutif dalam merancang arah pembangunan nasional, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh akar rumput.
Dengan alokasi anggaran yang telah disahkan, tantangan selanjutnya adalah bagaimana realisasi program dapat menyentuh langsung warga di pelosok, bukan hanya berhenti di dokumen perencanaan.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
