Jakarta, – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya tersebut dilakukan dengan menjembatani kebutuhan permodalan petani, menjaga stabilitas harga panen, serta memastikan serapan hasil produksi.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi di Markas Besar Polri yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi pabrik pakan ternak. Rapat juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda di seluruh Indonesia.
Rapat dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Menurut Langgeng, rapat tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian tahun sebelumnya.
“Pada 2025, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan tanpa impor. Rapat koordinasi ini kami lakukan untuk mengonsolidasikan strategi agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2026,” ujar Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Dalam ekosistem tersebut, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan bank-bank Himbara, petani didorong memperoleh akses permodalan formal guna memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas.
Implementasi program ini, antara lain, dilakukan di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat mendapatkan pembiayaan modal untuk kembali menanam jagung dan mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya tidak produktif.
Dari sisi pembiayaan, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR mikro senilai Rp 180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri juga berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga dengan menggandeng Perum Bulog sebagai offtaker. Kerja sama ini ditujukan agar hasil panen petani tidak bergantung pada tengkulak dan dapat diserap dengan harga yang lebih berpihak.
Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026 untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp 6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian sesuai standar Bulog,” kata Langgeng.
Program penguatan ekosistem jagung ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi nasional, serta memperbaiki kesejahteraan petani secara berkelanjutan melalui pendampingan manajerial dan pembiayaan yang terukur.
Melalui konsolidasi lintas lembaga tersebut, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kokoh dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.(*)
(Rizky Z/Sulaiman)
