Jakarta, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dapat “warning” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bukan tanpa sebab—sampai sekarang, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mereka masih setengah jalan. Padahal, RDTR ini kunci utama kalau mau pembangunan di Merauke nggak cuma jadi wacana di atas kertas.
Dari delapan dokumen RDTR yang sudah disusun, baru dua yang disahkan resmi. Sisanya? Masih nyangkut. Kemendagri pun akhirnya turun tangan, berjanji akan terus mendampingi biar Merauke nggak jalan di tempat.
“RDTR ini bukan pajangan. Ini syarat mutlak kalau mau daerah berkembang merata,” tegas Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, saat jadi pembicara dalam audiensi bareng Menteri Bappenas, Bupati Merauke, dan tim lintas sektor di Aula Bappenas, pada Jumat (25/4/2025).
Menurut Yusharto, RDTR itu semacam GPS buat daerah: tanpa itu, mau melangkah ke mana juga bakal tersesat. Dengan RDTR yang jelas, pelaku usaha bakal lebih gampang urus izin (NIB), ekonomi lokal bisa lebih cepat bergerak, dan investasi pun berdatangan.
“Kalau arahnya jelas, siapa pun bisa berkontribusi. Mau bangun wisata, industri, jasa, semua bisa dipetakan sesuai potensi lokal. Nggak lagi serampangan,” tambahnya.
Di hadapan para pejabat, Yusharto juga nggak lupa angkat topi untuk Universitas Musamus, yang menurutnya udah banyak nyumbang inovasi keren. Sayangnya, kalau inovasi cuma dipajang tanpa diterapkan, ya tetap saja daerah mandek.
“Banyak inovasi udah ada. Tinggal comot, uji coba, pakai! Nggak perlu keluar duit banyak,” serunya.
Yang menarik, Yusharto juga mengingatkan soal siapa yang seharusnya dilibatkan dalam industrialisasi. Bukan cuma perusahaan gede, tapi juga BUMDes dan usaha kecil di kampung-kampung.
“Industrialisasi jangan elitis. BUMDes itu nyawa ekonomi rakyat, mereka juga wajib diajak,” tegasnya.
Sekarang, Merauke tinggal pilih: mau bergerak cepat atau terus menonton peluang emas lewat begitu saja?
(Reza/Sulaiman)
