Sleman, – Pemandangan tak biasa terlihat di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta. Dari 75 calon transmigran (catrans) yang mengikuti pelatihan selama empat hari, lima di antaranya ternyata anggota aktif TNI Angkatan Darat.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah kini kembali membuka program transmigrasi khusus bagi anggota TNI dan Polri, sebuah kebijakan yang sempat berhenti selama bertahun-tahun.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, pelibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam program transmigrasi sejatinya sudah berlangsung sejak masa awal republik. Kini, program itu dihidupkan kembali sebagai bagian dari strategi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah.
“Sejak dulu TNI dan Polri ikut transmigrasi, tapi kini kita buka kembali. Ini bukan sekadar pemindahan penduduk, tapi bagian dari pengabdian untuk menjaga negeri,” ujar Viva Yoga, pada Sabtu (1/11/2025).
Kelima prajurit TNI AD tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, salah satu kawasan transmigrasi yang sedang berkembang pesat. Di antara mereka, terdapat seorang Danramil bernama Jabir yang disebut memiliki semangat besar untuk mengabdi dan membangun kehidupan bersama masyarakat setempat.
“Menjadi transmigran itu pilihan. Tidak ada paksaan. Mereka yang berangkat harus punya tekad kuat untuk bertahan dan membangun,” tegas Viva Yoga.
Ia mengingatkan, kehidupan di kawasan transmigrasi tentu jauh berbeda dengan kehidupan kota. Diperlukan kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati agar bisa sukses di tanah baru.
“Perubahan nasib ada di tangan kita sendiri. Banyak kisah transmigran yang berhasil karena pantang menyerah. Siapa yang bekerja keras, dialah yang akan memetik hasil,” ujarnya memberi semangat.
Transmigrasi: Dari Pengentasan Kemiskinan hingga Reforma Agraria
Program transmigrasi, kata Viva Yoga, adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk mengentaskan kemiskinan dan menjalankan reforma agraria. Setiap keluarga transmigran akan menerima lahan seluas 1 hingga 2 hektare, yang dapat digunakan untuk tempat tinggal dan usaha produktif.
“Ini bukan sekadar memindahkan penduduk. Ini adalah kebijakan besar negara untuk menciptakan kesejahteraan. Lahan yang diberikan bukan cuma tempat tinggal, tapi sumber kehidupan baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan transmigran juga berperan penting dalam membuka pusat-pusat ekonomi baru di wilayah yang sebelumnya terpencil dan sepi. Dari sinilah, daerah-daerah baru mulai tumbuh menjadi desa, kecamatan, bahkan kabupaten.
“Dari kawasan yang dulu sunyi, kini tumbuh komunitas dan pergerakan ekonomi. Banyak daerah transmigrasi berubah menjadi wilayah maju. Ini bukti nyata transmigrasi sebagai motor pembangunan,” papar mantan Anggota DPR dua periode itu.
Lebih jauh, Viva Yoga menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi selama ini juga berkontribusi besar terhadap swasembada pangan nasional, terutama di sektor pertanian.
“Kawasan transmigrasi bukan hanya menciptakan pusat ekonomi baru, tapi juga menjadi penyangga ketahanan pangan Indonesia. Banyak daerah transmigrasi kini jadi sentra tanaman pangan, terutama beras,” ungkapnya.
Bagi Viva Yoga, kebijakan melibatkan TNI dan Polri dalam transmigrasi bukan sekadar inovasi, melainkan kembali ke semangat awal pembangunan bangsa yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, menjaga perbatasan, dan menebar kesejahteraan.
“Inilah misi besar di balik program ini yaitu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negeri,” tandasnya.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
