Surabaya, Jawa Timur – Setiap tanggal 10 Juni menjadi pengingat penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Mesir. Delapan dekade silam, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sebuah langkah politik yang kala itu tidak hanya sarat makna diplomatik, tetapi juga mencerminkan solidaritas antikolonial yang kuat di tengah perubahan tatanan dunia pasca Perang Dunia II.
Kini, ketika hubungan kedua negara memasuki babak baru melalui status Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) yang disepakati pada 2025, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar bagaimana sejarah itu dikenang, melainkan sejauh mana warisan sejarah tersebut mampu menjadi fondasi kerja sama di masa depan.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Mohammad Ayub Mirdad, BA., M.HubInt., menilai bahwa hubungan Indonesia dan Mesir merupakan salah satu contoh relasi bilateral yang bertahan lama karena dibangun di atas fondasi nilai dan pengalaman sejarah bersama.
“Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir pada 1946 bukan sekadar formalitas diplomatik. Pada masa itu, keputusan tersebut merupakan langkah politik luar negeri yang berani karena Indonesia masih berjuang memperoleh pengakuan internasional,” ujar Ayub dalam keterangan yang diterima redaksi media ini, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, hubungan kedua negara sejak awal tidak bertumpu pada kepentingan ekonomi semata, melainkan pada semangat perjuangan melawan kolonialisme yang menjadi pengalaman bersama banyak negara di Asia dan Afrika.
Semangat tersebut kemudian dilembagakan melalui penandatanganan Treaty of Friendship and Cordiality pada Juni 1947. Hubungan diplomatik kedua negara terus berkembang hingga ditingkatkan menjadi hubungan kedutaan besar penuh pada 1950.
Dalam perspektif studi Hubungan Internasional, Ayub melihat perjalanan relasi Indonesia-Mesir sebagai contoh konsep path dependency atau ketergantungan pada jalur sejarah. Artinya, keputusan-keputusan penting pada masa lalu menciptakan pola hubungan yang terus memengaruhi pilihan politik pada masa kini.
“Narasi sejarah itu menjadi semacam jangkar moral. Ketika muncul perbedaan kepentingan atau dinamika baru, kedua negara selalu memiliki titik rujukan yang sama, yakni sejarah solidaritas yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan Indonesia,” katanya.
Kekuatan hubungan tersebut, lanjut Ayub, terlihat dari kemampuannya bertahan melewati berbagai perubahan politik di kedua negara. Pergantian pemerintahan maupun perubahan orientasi kebijakan luar negeri tidak sampai menggoyahkan hubungan yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Ia menjelaskan, ketahanan hubungan Indonesia-Mesir tidak hanya ditopang oleh jalur diplomasi resmi antarpemerintah, tetapi juga oleh hubungan masyarakat yang telah lama terjalin.
“Ketika hubungan formal mengalami pasang surut, interaksi antarmasyarakat tetap berjalan. Ada jaringan pendidikan, komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir, hubungan ulama, hingga kerja sama keagamaan yang terus hidup. Lapisan hubungan inilah yang menjadi penyangga utama stabilitas relasi kedua negara,” ujarnya.
Meski demikian, Ayub menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kecenderungan diplomasi Indonesia yang lebih banyak berfokus pada negara-negara besar sehingga kawasan Timur Tengah dan Afrika kerap belum menjadi prioritas utama.
Di bidang ekonomi, kerja sama kedua negara juga dinilai belum berkembang secepat potensi yang dimiliki. Berbagai inisiatif yang muncul masih bersifat sporadis dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kerja sama jangka panjang.
Tantangan lain muncul dari dinamika geopolitik kawasan, terutama terkait konflik Palestina yang kembali memanas setelah eskalasi besar pada 2023. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, Mesir memiliki kepentingan dan pertimbangan strategis yang tidak selalu identik dengan posisi Indonesia.
“Kedua negara sama-sama mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, perbedaan pendekatan dan kepentingan strategis tentu bisa muncul. Karena itu, komunikasi dan pengelolaan perbedaan menjadi penting agar tidak mengganggu hubungan yang lebih luas,” kata Ayub.
Ia menilai penguatan diplomasi jalur kedua atau track two diplomacy perlu terus dilakukan melalui keterlibatan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas profesional dari kedua negara.
Menurut Ayub, Indonesia juga perlu melihat Mesir tidak semata sebagai mitra bilateral, melainkan sebagai pintu masuk yang strategis untuk memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
“Mesir memiliki posisi geopolitik yang sangat penting. Jika dikelola secara tepat, hubungan dengan Mesir dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memperluas jejaring ekonomi, diplomasi, dan pengaruhnya di kawasan yang lebih luas,” ujarnya.
Delapan puluh tahun setelah pengakuan bersejarah itu diberikan, hubungan Indonesia dan Mesir tampaknya telah melampaui sekadar romantisme masa lalu. Tantangan zaman memang berubah, tetapi nilai solidaritas yang menjadi fondasi hubungan keduanya masih menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih relevan di tengah ketidakpastian global.(*)
(Maia Ch/Sulaiman)
