Jakarta, – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mengatasi persoalan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, teknologi, maupun investasi. Perubahan perilaku masyarakat justru menjadi faktor penentu sehingga pendekatan psikologi perilaku perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Jumhur saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-66 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) bertema “Menyehatkan Jiwa, Merawat Bumi: Psikologi untuk Masa Depan Berkelanjutan” di Kampus UI Depok, Rabu (1/7/2026).
“Kami sedang membangun budaya lingkungan (environmental culture). Kami meyakini bahwa regulasi saja tidak cukup. Teknologi saja tidak cukup. Investasi saja tidak cukup. Yang paling menentukan adalah perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pendekatan psikologi perilaku menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan publik,” ujar Jumhur.
Menurut dia, transformasi yang tengah dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, maupun perlindungan keanekaragaman hayati. Pemerintah juga berupaya membangun budaya lingkungan yang mengakar di tengah masyarakat.
Budaya tersebut, kata Jumhur, diwujudkan melalui kebiasaan memilah sampah, mengurangi limbah makanan di tingkat rumah tangga, menggunakan moda transportasi rendah emisi, mendorong dunia usaha menerapkan produksi yang bertanggung jawab, hingga menjadikan aparatur pemerintah sebagai teladan dalam gaya hidup berkelanjutan.
“Semua itu membutuhkan pendekatan behavioral science yang didukung riset psikologi. Saya berharap Fakultas Psikologi UI menjadi pusat unggulan dalam pengembangan environmental psychology, behavioral insights, dan inovasi kebijakan berbasis ilmu perilaku untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup,” katanya.
Jumhur menilai tema yang diangkat dalam Dies Natalis Fakultas Psikologi UI sangat relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan. Selama ini, isu perubahan iklim lebih banyak dibahas dari perspektif sains, teknologi, energi, ekonomi, maupun politik. Padahal, terdapat dimensi lain yang sangat menentukan keberhasilan berbagai upaya tersebut, yakni aspek psikologis manusia.
“Kita berbicara tentang emisi karbon, energi terbarukan, perdagangan karbon, konservasi hingga transisi menuju ekonomi hijau. Namun, ada satu dimensi yang sering luput dari perhatian, padahal justru menjadi penentu keberhasilan seluruh upaya tersebut, yaitu dimensi psikologis manusia,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak riset mengenai perilaku masyarakat terhadap lingkungan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif. “Kita membutuhkan strategi komunikasi perubahan iklim yang efektif. Kita membutuhkan pendekatan psikologi dalam membangun budaya ekonomi sirkular, pengurangan sampah, konservasi sumber daya alam, hingga peningkatan partisipasi publik,” kata Jumhur.
Dalam orasinya, Jumhur juga memaparkan tiga fondasi psikologis yang perlu dibangun untuk menghadapi perubahan iklim.
Fondasi pertama adalah climate literacy atau literasi iklim, yakni kemampuan memahami hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan, mengenali risiko yang dihadapi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Menurut dia, literasi iklim harus berkembang dari sekadar mengetahui, menjadi memahami, kemudian tumbuh menjadi kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan nyata.
Fondasi kedua ialah psychological resilience atau ketangguhan psikologis. Perubahan iklim, menurut Jumhur, bukan hanya memicu kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat.
Ia menyebut berbagai fenomena seperti eco-anxiety, climate anxiety, hingga ecological grief kini semakin banyak dialami masyarakat, terutama generasi muda. “Generasi muda merupakan kelompok yang paling banyak merasakan kecemasan tersebut. Di sinilah pentingnya membangun ketangguhan psikologis, mampu beradaptasi, bangkit menghadapi tantangan, mengubah kecemasan menjadi tindakan positif, kekhawatiran menjadi inovasi, tantangan menjadi kolaborasi, dan krisis menjadi momentum perubahan,” ujarnya.
Fondasi ketiga adalah psychological ownership atau rasa memiliki terhadap lingkungan. Menurut Jumhur, ketika masyarakat memandang sungai, hutan, udara, laut, maupun ruang terbuka hijau sebagai bagian dari dirinya, kepedulian terhadap lingkungan akan tumbuh secara alami. “Ketika rasa memiliki itu tumbuh, kepedulian tidak lagi lahir karena adanya aturan, melainkan muncul dari kesadaran. Orang tidak membuang sampah sembarangan bukan karena takut didenda, tetapi karena merasa sedang menjaga rumahnya sendiri,” kata Jumhur.
Ia menegaskan, masa depan lingkungan Indonesia akan sangat ditentukan oleh tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga alam. “Saya percaya bahwa masa depan lingkungan Indonesia tidak hanya bergantung pada kuatnya regulasi, tetapi juga pada kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap alamnya,” ujar Jumhur.(*)
(Ahmad Toha/Sulaiman)
