Jakarta, – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan agar Muktamar NU Ke-35 menjadi momentum konsolidasi keumatan dan penguatan peran kebangsaan organisasi, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan internal.
Menurut kiai asal Situbondo, Jawa Timur itu, keputusan yang dihasilkan dalam forum tertinggi NU tersebut akan menentukan arah organisasi dalam menjaga persatuan nasional di tengah tantangan geopolitik global dan dinamika sosial-politik dalam negeri yang terus berkembang.
“Muktamar harus menjadi ruang pemurnian niat dan penguatan khidmat kepada umat serta bangsa. Jangan sampai menjadi arena pertarungan kepentingan yang justru melemahkan peran strategis NU sebagai penjaga keutuhan republik,” kata Gus Lilur, Jumat (19/6/2026).
Ia mengingatkan pengalaman Muktamar NU Ke-34 di Lampung pada 2021 yang menurutnya menyisakan sejumlah persoalan internal. Peristiwa tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi agar organisasi tidak kembali terjebak dalam konflik yang berpotensi mengganggu soliditas jam’iyah.
“Muktamar Lampung harus menjadi pelajaran berharga. NU tidak boleh lagi terseret dalam pertarungan kepentingan yang menjauhkan organisasi dari khittah perjuangan dan pengabdian kepada umat,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa NU memiliki tanggung jawab historis sebagai salah satu elemen pendiri bangsa. Karena itu, setiap keputusan strategis organisasi harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional.
“NU adalah bagian penting dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, setiap keputusan besar harus ditimbang dari sisi manfaatnya bagi persatuan bangsa dan keberlanjutan pembangunan nasional,” katanya.
Sebagai refleksi historis, Gus Lilur menyinggung semangat para tokoh Islam saat menyepakati perubahan rumusan Piagam Jakarta pada awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan teladan kenegarawanan yang menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Para pendiri bangsa telah memberikan contoh bagaimana kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan golongan. Semangat itulah yang harus dibawa ke dalam Muktamar NU,” ujarnya.
Dalam konteks kekinian, Gus Lilur menilai NU perlu mendukung upaya menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, kepemimpinan Prabowo-Gibran telah membuka ruang rekonsiliasi berbagai kelompok politik yang sebelumnya terpolarisasi serta memperkuat sinergi antarelemen strategis bangsa.
“Kita membutuhkan suasana yang kondusif untuk menjaga persatuan nasional. NU harus menjadi bagian dari kekuatan pemersatu yang memperkuat kohesi sosial dan stabilitas negara,” tegasnya.
Terkait suksesi kepemimpinan PBNU, Gus Lilur menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum PBNU dan Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam PBNU.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman kepemimpinan, serta reputasi yang dapat memperkuat posisi NU di tingkat nasional maupun internasional.
“Keduanya adalah ulama dan cendekiawan yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian kepada umat dan bangsa. NU membutuhkan figur yang mampu menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat kontribusinya bagi Indonesia dan dunia,” katanya.
Gus Lilur juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas keilmuan, integritas moral, dan rekam jejak pengabdian, bukan semata pertimbangan politik maupun popularitas.
Menurutnya, Muktamar NU Ke-35 merupakan momentum bersejarah yang akan menentukan arah organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Ini adalah penentuan arah NU ke depan. Apakah tetap menjadi rumah besar para ulama dan penjaga bangsa, atau justru terjebak dalam arus kepentingan jangka pendek. Karena itu, para peserta muktamar harus memilih dengan hati nurani dan tanggung jawab sejarah,” pungkasnya.(*)
Editor: Sulaiman
