Banda Aceh, – Pemerintah Aceh menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menjadi penanda komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Laporan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama di Kantor BPK setempat.
Fadhlullah mengatakan, kinerja fiskal Aceh sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang relatif positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen.
“Capaian ini mencerminkan upaya kami menjaga disiplin anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Aceh tercatat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut sejak 2015 hingga 2024. Capaian tersebut, menurut Fadhlullah, menjadi dorongan untuk mempertahankan integritas tata kelola keuangan daerah.
“Kami berupaya menjaga capaian ini dan meningkatkannya pada tahun berjalan,” katanya.
Fadhlullah juga mengapresiasi peran BPK dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
BPK RI Perwakilan Aceh dijadwalkan mulai melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut pada 6 April 2026. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan disampaikan paling lambat dua bulan setelah dokumen diterima.
Selain Pemerintah Aceh, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Aceh turut menyerahkan laporan keuangan pada kesempatan yang sama. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)
(Zainal/Sulaiman)
