Jakarta, – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di laut yang profesional, terukur, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang Strategis Keamanan Laut (Kamla) yang digelar di Gedung Canopus, Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan diprakarsai oleh Staf Ahli Kasal dengan mengusung tema “Optimalisasi Penegakan Hukum oleh TNI Angkatan Laut guna Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut”.
Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog strategis untuk memperkuat pemahaman konseptual, yuridis, dan operasional para perwira TNI AL dalam menghadapi dinamika keamanan maritim yang kian kompleks, seiring posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus poros jalur pelayaran dunia.
Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa laut Indonesia merupakan ruang kepentingan nasional yang mempertemukan jalur perdagangan internasional, sumber daya strategis, serta kepentingan geopolitik kawasan. Karena itu, keamanan dan kepastian hukum di laut menjadi prasyarat utama bagi terjaganya kedaulatan negara.
“Penegakan hukum di laut tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas teknis. Ia merupakan instrumen negara untuk menjamin kedaulatan, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas di wilayah perairan Indonesia,” ujar Muhammad Ali.
Ia menambahkan, peran TNI AL tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai institusi negara yang memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Dalam forum tersebut, Kasal menekankan tiga misi utama. Pertama, memperkuat pemahaman konseptual dan yuridis perwira TNI AL terkait penegakan hukum di laut. Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum melalui prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel. Ketiga, meneguhkan peran TNI AL sebagai aktor utama penegakan hukum di laut, sekaligus membangun sinergi yang proporsional dengan instansi terkait.
Bincang strategis ini menghadirkan sejumlah pakar dan tokoh di bidang hukum dan keamanan maritim, antara lain pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat militer Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, pakar hukum laut Laksda TNI (Purn) Kresno Buntoro, serta Kepala Bakamla RI yang diwakili Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas.
Kegiatan tersebut juga dihadiri para pejabat utama Mabesal, perwira tinggi TNI AL, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.(*)
(Jhonni/Sulaiman)
