Bayangkan sedang asyik menggulir layar ponsel sambil menikmati secangkir kopi, tiba-tiba harga bensin naik lagi, beras impor makin mahal, dan tagihan listrik membuat dompet menjerit. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan realitas asimetri dampak konflik global mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan Iran dengqn Israel-Amerika Serikat, yang berlarut hingga 2026.
Indonesia, negara kepulauan yang tidak terlibat secara militer langsung, justru merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Ketergantungan pada impor pangan dan energi menjadikan Indonesia berada pada posisi rentan ketika konflik global mengganggu rantai pasok dunia.
Penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran, misalnya, menyebabkan tertahannya ratusan kapal pemasok energi dunia. Lebih dari 20% ekspor minyak dan gas alam cair global melewati jalur strategis tersebut. Gangguan di kawasan itu berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas, sekaligus memicu tekanan pada harga energi domestik di Indonesia.
Tekanan Harga Energi dan Gangguan Perdagangan
Perang Rusia-Ukraina telah mendorong harga minyak dunia melonjak sejak 2022 dan dampaknya masih terasa hingga kini. Ketika konflik baru muncul di Timur Tengah, tekanan terhadap pasar energi global semakin besar. Rusia sebagai salah satu produsen minyak utama dunia memiliki kontribusi signifikan terhadap pasokan global. Sanksi Barat serta gangguan ekspor dari negara tersebut sempat mendorong harga minyak menembus lebih dari 100 dollar AS per barel pada fase awal konflik.
Bagi Indonesia yang merupakan pengimpor bersih bahan bakar minyak, situasi ini memaksa pemerintah menanggung subsidi energi dalam jumlah besar. Pakar Universitas Gadjah Mada, Riza Noer Arafani, menilai dampak langsung dari situasi tersebut terlihat pada kenaikan harga BBM domestik yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Lembaga riset Indef pada 2024 bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus sekitar 0,014% akibat konflik global. Namun dalam praktiknya, dampak tersebut bisa lebih luas karena gangguan rantai pasok yang berkepanjangan.
Dampak juga terasa pada sektor pangan. Ukraina selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok utama gandum dunia. Indonesia sendiri mengimpor sekitar 30% kebutuhan gandumnya dari negara tersebut. Ketika perang menghambat ekspor Ukraina, harga gandum dan produk turunannya di pasar domestik meningkat hingga 20-30%. Inflasi pangan pun sempat mencapai 6-8% pada masa puncak gangguan pasokan.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Nelayan di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Jawa Timur, menghadapi kenaikan biaya bahan bakar untuk melaut. Petani juga harus menanggung harga pupuk yang meningkat karena gangguan pasokan gas alam dari Rusia.
Dalam kondisi seperti ini, negara-negara maju relatif lebih cepat melakukan diversifikasi sumber energi dan pangan. Indonesia, sebaliknya, masih harus bersaing dengan negara-negara besar seperti China dan India dalam memperoleh pasokan impor. Tekanan terhadap neraca perdagangan pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Gangguan perdagangan juga terlihat pada menurunnya ekspor Indonesia ke kawasan konflik. Ekspor nikel dan karet ke Rusia serta kelapa sawit ke Ukraina mengalami penurunan karena hambatan logistik dan efek sanksi internasional. Di sisi lain, impor gandum, pupuk, dan berbagai komponen industri justru meningkat, sehingga menekan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati Rp 16.000 per dollar AS pada 2025.
Pakar Universitas Jenderal Soedirman, Ade Maman Suherman, menyebut kondisi ini sebagai krisis multidimensi. Stabilitas perdagangan global terganggu, pemulihan ekonomi pascapandemi melambat, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menanggung dampak limpahan konflik global tersebut.
Data Badan Pusat Statistik pada 2024 menunjukkan tekanan terhadap neraca perdagangan yang turut memengaruhi cadangan devisa negara. Investor global cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, sehingga aliran investasi asing langsung di sektor manufaktur sempat menurun.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia mencoba memainkan peran diplomasi damai melalui berbagai forum internasional. Namun, di tengah konflik yang berkepanjangan, ruang pengaruh negara berkembang seperti Indonesia tentu tidak selalu besar.
Mendorong Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
Dampak paling nyata dari konflik global tetap dirasakan pada sektor sosial-ekonomi masyarakat. Peningkatan harga pangan dan energi menambah tekanan bagi kelompok rentan. Data menunjukkan puluhan juta warga Indonesia berada dalam kondisi rawan pangan, dan gejolak harga dapat memperburuk situasi tersebut.
Program bantuan sosial memang diperluas untuk meredam dampak ekonomi, tetapi peningkatan subsidi energi juga menyerap porsi besar dari anggaran negara. Kondisi ini berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan sektor lain seperti infrastruktur maupun pendidikan.
Karena itu, penguatan ketahanan energi dan pangan nasional menjadi agenda yang semakin mendesak. Diversifikasi sumber energi, termasuk pengembangan energi panas bumi yang potensinya mencapai puluhan gigawatt, dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor pangan, pengembangan kawasan pertanian baru serta peningkatan produktivitas lahan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Upaya memperkuat kerja sama regional, khususnya di kawasan ASEAN, juga diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan energi.
Di tingkat masyarakat, berbagai inisiatif komunitas juga mulai berkembang, seperti gerakan pertanian perkotaan yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga. Langkah-langkah kecil ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kemandirian pangan semakin tumbuh di tengah ketidakpastian global.
Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah mengingatkan bahwa peristiwa geopolitik yang jauh sekalipun dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Harga energi, harga pangan, hingga stabilitas ekonomi nasional semuanya terhubung dengan dinamika global.
Dengan perekonomian nasional yang besar namun masih menghadapi berbagai kerentanan struktural, penguatan ketahanan energi, pangan, dan perdagangan menjadi kunci agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam percaturan global. Indonesia memiliki potensi besar untuk tetap tangguh, asalkan mampu mengubah ketergantungan menjadi kekuatan dan krisis menjadi momentum pembenahan. Semoga. (*)
HERY PURNOBASUKI
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan
Universitas Airlangga (LPMB UNAIR)
