Jakarta, Sebanyak 193 pelaku usaha dari 30 lembaga ekonomi di 15 kabupaten transmigrasi berkumpul di Jakarta mengikuti BootCamp Penguatan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi, mulai Kamis (20/11/2025) hingga Minggu (23/11/2025). Mereka berasal dari koperasi, UMKM, BUMDes, hingga gapoktan yang selama ini menjadi motor ekonomi di kawasan transmigrasi.
Dalam pembukaan kegiatan di Kemayoran, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa penguatan institusi ekonomi di kawasan transmigrasi menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi warga tidak hanya bertahan, tetapi juga melaju secara berkelanjutan.
“Di kawasan transmigrasi harus ada peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam manajemen, kelembagaan, permodalan, maupun fasilitas. Kita juga perlu memastikan adanya off taker yang kuat,” ujar Viva Yoga.
Salah satu agenda penting dalam bootcamp adalah rencana kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Viva Yoga mengungkapkan, dana sekitar Rp 30 triliun yang dikelola PNM dapat diakses oleh warga transmigrasi untuk mengembangkan usaha.
“Sudah ada warga transmigrasi yang merasakan manfaatnya. Jika MoU dengan PNM diteken, saya yakin akses masyarakat ke pembiayaan akan semakin luas,” katanya.
Menurut dia, PNM telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program pengembangan ekonomi transmigrasi, termasuk memberikan pendampingan kepada lembaga ekonomi akar rumput.
“Uangnya sudah ada. Sekarang tinggal Bapak-Ibu menentukan program apa yang ingin dijalankan,” ujar Viva Yoga.
Selain penguatan kelembagaan dan permodalan, Viva Yoga menekankan agar pelaku usaha di kawasan transmigrasi berani masuk ke ekosistem ekonomi digital. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah perusahaan rintisan yang berhasil menguasai distribusi barang dan jasa berkat inovasi teknologi.
“Ide dan kreativitas sangat menentukan. Dengan ekonomi digital, keuntungan bisa meningkat dan interaksi dengan pasar global menjadi lebih luas,” katanya.
Kawal Program Ekspor Desa
Viva Yoga juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya datang dari Kementerian Transmigrasi. Kementerian Perdagangan misalnya, memiliki program Desa Ekspor yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di kawasan transmigrasi.
“Jika ada komoditas yang berpotensi ekspor, Kementrans akan membantu memfasilitasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas pemerintah pada akhirnya kembali kepada warga transmigrasi. Ia mendorong agar semua lembaga ekonomi desa mulai dari koperasi, BUMDes, hingga gapoktan, dikelola secara serius karena terbukti menjadi penopang ekonomi nasional.
“Pengalaman menunjukkan, pondasi paling kuat perekonomian Indonesia bukan konglomerat, tetapi ekonomi rakyat,” kata Viva Yoga.
Menurut dia, bootcamp ini menjadi medium penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi di desa-desa transmigrasi. Berbagai studi dan pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa ketika kelembagaan ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat ikut terangkat.
“Kita ingin kawasan transmigrasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” pungkas Viva Yoga.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
