Surabaya, – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., menunjukkan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung kebijakan strategis nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Hilirisasi Perkebunan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/12/2025).
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Ir. Suwandi, M.Si., tersebut dihadiri Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Kuntadi, serta jajaran pejabat tinggi TNI, Polri, kepala daerah, dan mitra industri perkebunan. Sekitar 200 peserta mengikuti rapat strategis tersebut.
Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah percepatan hilirisasi perkebunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, memperkuat daya saing industri dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menegaskan bahwa TNI AD siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam percepatan hilirisasi perkebunan. Menurut dia, keberhasilan program strategis nasional tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah.
“Hilirisasi perkebunan bukan semata agenda ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. TNI akan terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah agar program ini berjalan aman dan berkelanjutan,” tegas Pangdam.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI dan Polri, dalam mendukung pengembangan industri hilir perkebunan di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa percepatan hilirisasi merupakan strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan lintas sektor, termasuk peran TNI dalam menjaga stabilitas dan pendampingan wilayah, dinilai sangat penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha dalam mewujudkan industrialisasi perkebunan nasional yang tangguh dan berdaya saing.(*)
Editor: Sulaiman
