Surabaya, Jawa Timur – Persiapan Musyawarah Nasional III BPN Asosiasi Tenaga Ahli dan Trampil Konstruksi Indonesia (Aptaksindo) dan BPN Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (Perjasi) memasuki tahap akhir dengan mengusung tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri”.
Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Munas, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., saat mendampingi Ketua Dewan Pendiri R. Mohammad Ali bersama Abdul Rasyid dan Sugiharto dalam Rapat Pleno Persiapan Pra Munas pada Selasa (5/8/2026) di Leedon Hotel & Suites, Jl. Jaksa Agung Suprapto, Surabaya.
Munas III dijadwalkan berlangsung pada 12 – 13 Agustus 2026 di lokasi yang sama, Leedon Hotel & Suites Surabaya.
Sampai saat ini panitia telah menerima konfirmasi kehadiran dari 15 Badan Pimpinan Provinsi (BPP) Aptaksindo dan Perjasi dari seluruh Indonesia.
“Munas adalah forum tertinggi organisasi. Fungsinya tidak hanya evaluasi, tapi juga menyusun arah kebijakan, melakukan regenerasi kepemimpinan, dan menyempurnakan AD/ART agar selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan pembangunan nasional,” tegas Syarifudin, Kamis (6/8/2026)
Fokus Utama: AD/ART, Regenerasi, dan Penguatan Tata Kelola
Tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri” menjadi semangat utama Munas III. Tema ini mencerminkan komitmen Perjasi dan Aptaksindo untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam perspektif hukum organisasi, AD dan ART merupakan “konstitusi internal” asosiasi. Revisi AD/ART dipandang sebagai kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan regulasi nasional, mulai dari UU Jasa Konstruksi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi layanan, hingga penguatan tata kelola organisasi modern.
Penyempurnaan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
“Revisi ini penting agar Perjasi dan Aptaksindo tetap memiliki legitimasi, kredibilitas, dan daya saing. Kita juga harus memastikan organisasi berjalan sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan regulasi sektoral bidang konstruksi,” jelas Syarifudin.
Kehadiran 15 BPP menjadi bukti bahwa Munas ini mendapat dukungan luas dari daerah. Selain AD/ART, Munas juga menjadi momentum strategis untuk regenerasi kepengurusan di tubuh Badan Pimpinan Pusat (BPN). Proses ini bukan sekadar pergantian personal, melainkan kaderisasi berkelanjutan untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan visioner.
“Kepemimpinan baru di BPN harus mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. PERJASI dan APTAKSINDO harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan SDM konstruksi, inovasi, dan daya saing sektor jasa konstruksi, baik nasional maupun global,” tambahnya.
Menuju Organisasi yang Adaptif dan Berdaya Saing
Agenda penguatan tata kelola juga mencakup sistem pemilihan demokratis, mekanisme penyelesaian sengketa internal, penguatan kaderisasi, serta pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi.
Dengan fondasi hukum yang kokoh, partisipasi 15 BPP, dan semangat tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri”, Syarifudin berharap Munas III mampu melahirkan kebijakan organisasi yang lebih progresif dan adaptif.
“Munas di Surabaya ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru BPN. Lebih dari itu, harus melahirkan arah organisasi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Rapat pleno persiapan juga dihadiri unsur Dewan Pendiri dan jajaran inti BPN PERJASI dan APTAKSINDO untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan profesional dan berintegritas.(*)
(rils/sulaiman)
