Tanjungpinang, – Jumat (2/5/2025), di Balairung Wan Seri Beni yang menghadap laut tenang Dompak, gema semangat pembangunan terdengar hangat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2025–2029. Di sinilah harapan-harapan masa depan disulam: dari ruang kebijakan, menuju denyut kehidupan rakyat.
Tak sekadar formalitas, forum ini menjadi ruang perjumpaan berbagai suara—dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga tokoh adat—yang bersatu memikirkan masa depan bersama. Karena pembangunan sejatinya bukan sekadar angka dan grafik, tetapi tentang nasib manusia.
“Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar ambisi pusat, melainkan cita-cita kolektif yang harus dirajut dari pelosok hingga ibukota,” ucap Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, membuka arahannya dengan nada penuh harap.
Ia menegaskan, RPJMD Kepri harus terintegrasi dengan RPJMN agar pembangunan tak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang. Karena kemajuan Indonesia tak mungkin diraih jika daerah tertinggal sendiri dalam diam.
Yusharto menyampaikan apresiasi tulus atas capaian Kepri dalam menurunkan kemiskinan dan prevalensi tengkes. Di tengah dinamika ekonomi pasca pandemi, Kepri mencatat angka kemiskinan hanya 4,78 persen dan prevalensi stunting turun menjadi 16,8 persen. Capaian yang tidak hanya menyentuh statistik, tapi juga berarti lebih banyak anak yang bisa tumbuh sehat dan lebih banyak keluarga yang bisa makan tiga kali sehari.
Namun di balik kabar baik, tantangan masih menyisakan tanya. Angka pengangguran terbuka Kepri yang masih berada di 6,39 persen menjadi cermin realita bahwa masih banyak anak muda yang menggantung harap di beranda rumah, menunggu kesempatan kerja yang tak kunjung datang.
“Kita tidak boleh membiarkan harapan mereka padam. Perluasan lapangan kerja di sektor unggulan dan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas,” ujar Yusharto, dengan nada prihatin sekaligus menggugah.
Lebih jauh, Yusharto juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pembangunan. Indeks Inovasi Daerah Kepri yang masih di angka 50,33 persen perlu didorong agar dapat menembus kategori “sangat inovatif”. Karena di era yang berubah cepat, kreativitas bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepri bisa menjadi lokomotif yang menarik kabupaten/kota lain untuk bersama-sama berinovasi, bukan demi angka semata, tapi agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Yusharto menutup dengan harapan: agar Musrenbang ini tak berhenti sebagai seremoni, tapi menjadi ruang hidup bagi dialog strategis.
“Karena dari forum seperti inilah, kita bisa mendengar langsung denyut kebutuhan rakyat, merumuskan masa depan, dan merawat mimpi-mimpi Indonesia dari akar rumput,” tandasnya.
Musrenbang di Kepri kali ini adalah potret kecil dari perjuangan besar—mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar lewat kebijakan, tapi lewat cinta dan tanggung jawab pada rakyat.
(Ferdio/Sulaiman)
