Surabaya, – Di tengah lantunan gamelan yang mengiringi pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Ballroom Hotel Shangri-La, Selasa (29/4/2025), hadir sosok yang tak biasa dalam forum perencanaan pembangunan: Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.
Berpakaian dinas lengkap, dengan postur tegas tapi senyum hangat, Pangdam Rudy duduk di barisan depan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan para menteri kabinet. Kehadirannya bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan bahwa TNI hari ini hadir bukan hanya untuk menjaga batas wilayah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi masa depan bangsa—dari desa hingga kota.
Pembangunan Adalah Urusan Bersama
“Kami siap mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur,” tegas Pangdam dalam sambutannya, tanpa keraguan sedikit pun.
Bagi Mayjen Rudy Saladin, keterlibatan TNI dalam Musrenbang bukanlah wilayah baru, melainkan lanjutan dari tanggung jawab besar yang diemban prajurit TNI: menjaga rakyat dalam arti yang luas. Keamanan bukan lagi dimaknai sempit sebagai penjagaan fisik, melainkan mencakup stabilitas sosial, ketahanan pangan, bahkan pembangunan infrastruktur dasar.
“Kalau jalan desa rusak, kalau anak-anak tidak bisa sekolah karena jarak dan keamanan, itu juga urusan TNI. Karena kami bagian dari rakyat,” lanjutnya dalam perbincangan di sela acara.
Sinkronisasi Demi Rakyat Kecil
Musrenbang kali ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan prioritas pusat dan daerah. Gubernur Khofifah dalam paparannya menjelaskan delapan poin Quick Wins yang menjadi turunan dari Nawa Bhakti Satya—mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga kesejahteraan sosial.
Bagi TNI, sinkronisasi itu bukan sebatas formalitas teknokratis. Itu adalah soal bagaimana setiap keputusan dan anggaran benar-benar menjangkau rakyat di pelosok, termasuk mereka yang sering terlewat dari peta pembangunan: petani di lereng gunung, nelayan di pesisir, dan warga desa di perbatasan.
“Tugas kami menjembatani. Kadang yang kecil itu tak terlihat, tapi di situlah pengabdian kami menemukan maknanya,” ucap Pangdam Rudy dengan nada rendah, tapi menggugah.
TNI yang Mendengar dan Bergerak
Dalam forum ini, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menparekraf Teuku Riefky Harsya, dan Menteri PUPR Dody Hanggodo. Semuanya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Namun di balik perencanaan makro itu, sosok seperti Pangdam Rudy justru membawa dimensi mikro: mendengarkan suara masyarakat, membaca realitas di lapangan, dan bergerak cepat saat negara belum sempat menjangkau.
Sudah banyak program Kodam V/Brawijaya yang menyasar langsung kebutuhan rakyat—dari membangun akses jalan, memperbaiki rumah tidak layak huni, hingga mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kini, peran itu diperluas dalam skema perencanaan lima tahun ke depan.
Harapan Baru dari Musrenbang
Musrenbang kali ini bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah ikhtiar kolektif untuk menjadikan pembangunan tidak lagi bertumpu di kota besar, melainkan menyebar secara adil dan merata. Dan dalam ikhtiar ini, TNI hadir bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penjaga arah dan penyemangat di lapangan.
“Bersama rakyat, TNI kuat. Tapi lebih dari itu—bersama rakyat, Indonesia akan adil dan sejahtera,” tutup Pangdam Rudy, disambut tepuk tangan para kepala daerah yang hadir.
Dari balik seragam loreng itu, terselip pesan yang tulus: bahwa menjaga negara bisa dimulai dari hal sederhana—mendengar, memahami, lalu ikut membangun. (*)
Editor: Sulaiman
