Pamekasan, Madura – Dari jantung Pulau Madura, sebuah langkah strategis untuk masa depan ekonomi kawasan mulai digerakkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura ke pemerintah pusat.
Langkah ini tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah melalui penguatan sektor ekonomi lokal yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat Madura.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta Naskah Akademik KEK Tembakau Madura di sela rangkaian kegiatan Haul Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Minggu (8/3/2026).
Di hadapan para kepala daerah dan tokoh masyarakat, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengambil peran sebagai pengusul resmi KEK Tembakau Madura kepada pemerintah pusat.
“Kami memahami aspirasi masyarakat Madura. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan KEK Tembakau Madura ini hingga tuntas,” kata Khofifah.
Menurut dia, potensi ekonomi Madura, khususnya pada sektor tembakau dan industri turunannya, sangat besar. Namun selama ini nilai tambah ekonomi dari komoditas tersebut masih banyak dinikmati di luar wilayah Madura.
Karena itu, pembentukan KEK dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi industri tembakau sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Khofifah menugaskan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk melakukan kajian lanjutan dan menyiapkan seluruh aspek teknokratis serta administratif yang diperlukan dalam proses pengusulan KEK kepada pemerintah pusat.
“Kita ingin memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dengan baik agar proses pengusulan KEK Tembakau Madura dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Khofifah.
Pangdam Brawijaya Berikan Dukungan
Dalam forum yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan stabilitas wilayah serta sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Menurut Pangdam, percepatan pembangunan ekonomi kawasan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan wilayah.
“Pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas dan kolaborasi semua pihak. Jika pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha bergerak bersama, maka program strategis seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus akan lebih mudah diwujudkan,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa TNI selalu siap mendukung upaya-upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menambahkan bahwa usulan KEK Tembakau Madura memiliki fondasi yang kuat karena didukung oleh naskah akademik serta dukungan politik dari para kepala daerah di Madura.
Menurut Emil, konsep KEK tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa petani tembakau dan pelaku usaha lokal di Madura memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari potensi ekonomi yang mereka miliki,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dari Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan amanah masyarakat Madura sekaligus hasil konsolidasi para bupati di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun nilai tambah industrinya masih banyak dinikmati di luar Madura.
“Melalui KEK Tembakau Madura, kami ingin membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi sehingga petani, pelaku usaha lokal, dan masyarakat Madura memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut Subairi, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sinergi berbagai pihak, termasuk unsur TNI, menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat Madura untuk menghadirkan model pembangunan kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)
Editor: Sulaiman
