Bangkalan, Jawa Timur – Isu Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menolak rencana pembangunan industri di Bangkalan, Jawa Timur, menuai perhatian. Namun, BASSRA menegaskan kabar tersebut tidak mencerminkan sikap resmi organisasi.
Sekretaris Jenderal BASSRA KH Syafik Rofi’i memastikan hingga saat ini tidak pernah ada keputusan resmi BASSRA yang menyatakan penolakan terhadap rencana industrialisasi di Bangkalan.
“Belum ada sikap BASSRA untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan,” ujar KH Syafik Rofi’i, Senin (17/8/2026) siang.
Klarifikasi tersebut disampaikan Syafik menyusul munculnya informasi yang mengaitkan rapat BASSRA dengan sikap penolakan terhadap rencana industri di Bangkalan.
Menurut ulama asal Bangkalan itu, dalam rapat memang muncul sejumlah pandangan mengenai arah pembangunan Madura. Salah satunya adalah gagasan agar kepentingan dan pembangunan di tingkat provinsi lebih dahulu diprioritaskan.
Namun, Syafik menegaskan, gagasan tersebut masih sebatas pemikiran yang belum diputuskan menjadi sikap kelembagaan BASSRA.
“Kalau disebut BASSRA sudah memutuskan atau menyepakati menolak rencana industri di Bangkalan, itu tidak benar,” tegasnya.
Rapat BASSRA Belum Menghasilkan Keputusan
Syafik menjelaskan, pertemuan yang menjadi sumber munculnya isu tersebut merupakan rapat BASSRA. Dalam forum itu, sejumlah pandangan disampaikan dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Karena belum menghasilkan keputusan final, rapat tersebut juga disepakati untuk tidak dimediakan atau dipublikasikan sebagai sikap resmi BASSRA.
Syafik mengatakan, informasi yang kemudian muncul ke ruang publik lebih merupakan pandangan pihak tertentu mengenai hasil pertemuan. Karena itu, menurut dia, pendapat individu tidak dapat serta-merta disebut sebagai keputusan organisasi.
“BASSRA tidak pernah memutuskan, menyepakati, atau memberikan pernyataan untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan,” katanya.
BASSRA, kata Syafik, belum menutup ruang pembahasan mengenai rencana industrialisasi maupun rencana nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan agenda tersebut.
Organisasi ulama itu masih akan meminta pandangan dari berbagai unsur sebelum menentukan sikap. Pembahasan akan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, kalangan intelektual, serta elemen masyarakat lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pandangan sebagian pihak, tetapi mempertimbangkan kepentingan masyarakat Madura secara lebih luas.
Sebagai ulama asli Bangkalan, Syafik menegaskan bahwa pembangunan dan industrialisasi merupakan persoalan strategis yang perlu dibahas secara hati-hati. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting sebelum sebuah keputusan diambil.
“Masih akan kami bahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan BASSRA,” ujarnya.
Minta Isu Tidak Dipelintir
Syafik meminta publik membedakan antara pendapat yang muncul dalam sebuah forum dengan keputusan resmi organisasi.
Ia menegaskan BASSRA terbuka terhadap berbagai pandangan mengenai masa depan pembangunan Bangkalan. Namun, sikap kelembagaan baru dapat disebut sebagai keputusan apabila telah melalui proses pembahasan dan disepakati secara resmi.
Dengan demikian, hingga saat ini BASSRA belum menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan industri di Bangkalan.
Sikap resmi organisasi masih menunggu pembahasan lanjutan bersama ulama, tokoh masyarakat, intelektual dan berbagai elemen masyarakat.
Klarifikasi BASSRA ini sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya berkembang seolah-olah organisasi ulama tersebut telah bulat mengambil posisi menolak industrialisasi di Bangkalan.
BASSRA menegaskan, yang ada saat ini adalah proses pembahasan, bukan keputusan penolakan.(*)
Editor: Sulaiman
