Jakarta, – Pemerintah menyiapkan empat program strategis untuk memperkuat tata kelola dan kualitas layanan ibadah haji, mulai dari upaya menurunkan biaya, menata sistem antrean keberangkatan, hingga membangun Kampung Haji di Arab Saudi. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kenyamanan jemaah Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menyampaikan, transformasi layanan haji menjadi agenda prioritas pemerintah, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia dan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.
“Kami menyiapkan berbagai langkah strategis agar layanan haji semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah,” ujar Irfan dalam kegiatan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Empat program strategis tersebut meliputi penurunan biaya haji, penataan kebijakan daftar tunggu (waiting list), penguatan ekspor produk Indonesia untuk kebutuhan jemaah di Tanah Suci, serta pembangunan Kampung Haji sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Penurunan biaya haji menjadi salah satu fokus utama pemerintah agar ibadah haji semakin terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Sementara itu, penataan sistem antrean dilakukan untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan berbasis data, sehingga calon jemaah memperoleh kepastian keberangkatan.
Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan produk nasional untuk memenuhi kebutuhan logistik jemaah selama di Arab Saudi. Selain memperkuat kemandirian logistik, langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha dalam negeri.
Adapun pembangunan Kampung Haji dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan fasilitas akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan jemaah secara terintegrasi.
Praktisi hukum Herry Yap menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai program strategis yang disiapkan pemerintah merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola layanan haji yang lebih transparan dan profesional.
“Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi jemaah,” kata Herry dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi media ini, Senin (16/2/2026) dini hari.
Menurut dia, upaya penataan biaya, sistem antrean, serta pembangunan infrastruktur layanan merupakan langkah progresif yang perlu didukung dan diawasi bersama agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembinaan manasik haji sebagai bekal spiritual dan teknis bagi calon jemaah. Bimbingan dilakukan secara lebih intensif dengan melibatkan pembimbing profesional dan pemanfaatan teknologi informasi agar materi dapat diakses secara luas.
Perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lanjut usia dan kelompok rentan, mengingat jumlahnya yang signifikan setiap tahun. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan, termasuk layanan kesehatan prioritas dan pendampingan khusus untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung lebih baik, sekaligus mencerminkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.(*)
(Arif Budi/Sulaiman)
