Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik, ketahanan pangan menjadi pondasi utama kedaulatan bangsa. Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Darat (TNI AD), menunjukkan peran strategis sebagai “benteng hijau” yang menjaga lumbung pangan nasional melalui sinergi militer dan pertanian.
TNI memainkan peran penting sebagai penyangga ketahanan pangan nasional melalui pendekatan teritorial yang kuat, pendampingan langsung kepada petani, serta pembangunan infrastruktur pertanian. Peran ini menandai transformasi TNI dari kekuatan tempur menjadi kekuatan pembangunan yang mendorong kemandirian desa dan penguatan ekonomi petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menyebut target swasembada 2026 tidak lepas dari kontribusi TNI, terutama melalui hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah komoditas. Pendekatan ini sekaligus menjadi respons terhadap ancaman non-militer seperti krisis pangan global.
Peran Strategis dan Dampaknya
TNI AD berperan vital melalui pendampingan teknis Babinsa kepada petani, penyediaan bibit unggul, pupuk, serta pembangunan infrastruktur irigasi. Program ini mampu mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dan mempercepat upaya swasembada pangan. Dalam Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI 2026, Menteri Pertanian menekankan pentingnya kolaborasi dengan TNI dalam membangun disiplin serta mempercepat program pertanian nasional.
Data terbaru menunjukkan capaian yang nyata. Stok beras carry over dari akhir 2025 ke 2026 meningkat signifikan, menjadi indikator keberhasilan swasembada tanpa impor konsumsi, dengan dukungan TNI di lapangan. Target serapan gabah sebesar 4 juta ton pada 2026 dengan anggaran Rp 39 triliun juga melibatkan TNI dalam penguatan produksi.
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sejak 2012 turut memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan embung, termasuk di Gresik. Dampaknya terlihat pada meningkatnya ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau di tingkat desa. Di Jawa Tengah, sinergi TNI AD dengan pemerintah provinsi mampu mengairi 1.004 hektar sawah di Rawalo, sehingga memungkinkan panen dua hingga tiga kali setahun.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mencatat pembangunan puluhan titik air bersih dan ratusan rumah tidak layak huni sejak 2022 yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Upaya ini bukan sekadar bantuan jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas produksi pangan.
Dukungan TNI juga terlihat dalam program Food Estate sebagai kawasan terpadu pertanian, peternakan, dan perikanan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua dengan luas sekitar 165.000 hektar. Program ini menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan petani hingga 25 persen, serta menghasilkan sekitar 40.000 ekor sapi per tahun.
Contoh konkret terlihat dari optimalisasi lahan milik TNI AU di Lanud Husein Sastranegara, Cianjur, Jawa Barat, yang dikembangkan menjadi kawasan Food Estate terpadu berbasis kolaborasi dengan masyarakat lokal. Lahan yang sebelumnya tidak produktif kini mampu menghasilkan komoditas pangan sekaligus membuka lapangan kerja.
Dalam Rakorter TNI, Menteri Pertanian kembali mengapresiasi kontribusi TNI terhadap capaian swasembada. Pendekatan yang menggabungkan teknologi irigasi modern dan benih unggul dinilai mampu menghadapi tekanan krisis global. Bahkan, Rakorter TNI 2026 menekankan pentingnya inovasi di tingkat Kodim untuk merespons perubahan iklim dan mempercepat target swasembada.
Selain itu, TNI juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Di Nagan Raya, misalnya, koordinasi Dandim 0116 bersama tim terpadu mampu mencegah konflik lahan, aktivitas tambang ilegal, dan peredaran narkoba. Di Teminabuan, kolaborasi TNI dan pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Berbagai studi menunjukkan bahwa sinergi ini meningkatkan stabilitas sosial sekaligus kapasitas masyarakat dalam menghadapi kerawanan. Ketahanan pangan yang terjaga berbanding lurus dengan menurunnya potensi konflik sosial serta meningkatnya ketangguhan komunitas.
Tantangan dan Arah ke Depan
Meski menunjukkan capaian signifikan, berbagai tantangan tetap perlu dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya lincah, hingga resistensi sebagian masyarakat. Kritik terhadap program Food Estate juga muncul, terutama terkait keberlanjutan lingkungan. Namun, data menunjukkan adanya peningkatan produksi yang mengurangi ketergantungan impor.
Ombudsman RI menyoroti keterlibatan TNI dalam Food Estate yang dinilai masih bertumpu pada nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian tanpa landasan regulasi yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta mengulang kelemahan program cetak sawah pada 2015-2017 yang dinilai tidak efisien oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Karena itu, diperlukan penegasan batas peran TNI sebagai pendukung, bukan pelaksana utama, disertai penguatan regulasi melalui payung hukum yang jelas. Keterlibatan masyarakat, termasuk melalui prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC), menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program. Di sisi lain, pengawasan melalui audit independen serta pemanfaatan teknologi seperti drone monitoring dapat meningkatkan efektivitas program dibanding pendekatan konvensional.
Ke depan, TNI berpotensi mengembangkan model peran hybrid melalui pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, serta inovasi berbasis data. Dengan target swasembada pangan 2026, peran TNI tetap krusial dalam mendukung visi ketahanan nasional.
Sinergi antara TNI dan pemerintah desa menunjukkan bahwa militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan. Sebagai “benteng hijau”, TNI menjaga lumbung pangan bukan sekadar tugas institusional, melainkan panggilan kebangsaan.
Dengan dukungan data, kebijakan yang tepat, serta dedikasi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan, memperkuat ketahanan sosial, dan menghadapi masa depan global yang kian tidak menentu. Semoga. (*)
HERY PURNOBASUKI
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
