Jakarta, – Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius terhadap kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan perlunya transformasi ekonomi Babel melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan Safrizal saat menjadi pembicara kunci mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini turut diikuti jajaran perangkat daerah, Forkopimda, perwakilan kabupaten/kota se-Babel, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam paparannya, Safrizal menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang kini hanya berada di angka 0,77 persen pada tahun 2024—terendah di Sumatera dan jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai 5,03 persen.
“Ketergantungan pada sektor pertambangan menjadi titik rawan bagi perekonomian Babel. Sudah saatnya kita beralih dari ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan,” ujarnya.
Menurut Safrizal, peluang pengembangan ekonomi di Babel terbuka lebar, terutama di sektor pertanian dan pariwisata yang dinilai potensial meski selama ini belum menjadi fokus utama. Ia mencontohkan inisiatif Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (SEMARAK BABEL) dan Hijau Biru Babelku yang pernah ia gagas saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Program tersebut terbukti mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta menjaga daya tahan ekonomi daerah.
“Bangka Belitung memang bukan daerah agraris. Tapi dengan inovasi dan semangat kolektif, kita bisa mengembangkan sektor pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” tambahnya.
Tak hanya soal ekonomi, Safrizal juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program strategis nasional. Beberapa di antaranya termasuk pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, serta upaya menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan langkah-langkah strategis yang berbasis data, aspiratif, dan berorientasi pada potensi lokal.
“Kesinambungan program antara pusat dan daerah perlu terus dijaga. Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, serta menggali kekuatan lokal yang belum tergarap maksimal,” pungkas Safrizal.
Musrenbang RKPD Babel 2025 ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah membangun masa depan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Ferdio/Sulaiman)
