Jakarta, – Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan modern tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi birokrasi. Integritas aparatur dan pengawasan yang kuat tetap menjadi kunci utama agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan bebas dari penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat membuka “Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Transmigrasi”, di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Viva Yoga menyatakan, penerapan sistem digitalisasi dan e-government telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Proses birokrasi menjadi paperless, kontak fisik berkurang, serta peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan. “Digitalisasi mendorong pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi bukan satu-satunya jawaban. Reformasi birokrasi, kata dia, harus ditopang oleh integritas pegawai dan pejabat publik. “Integritas menyangkut moral, etika, sikap, dan perilaku. Tanpa integritas, sistem secanggih apa pun tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih,” kata Viva Yoga.
Ia menambahkan, integritas aparatur menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang modern dan akuntabel. Sejumlah negara, lanjutnya, telah lebih dahulu menerapkan digitalisasi dan e-government, bahkan dengan konsekuensi berkurangnya jumlah pegawai karena proses administrasi digantikan oleh mesin dan teknologi.
Menurut Viva Yoga, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Kementerian Transmigrasi dalam melakukan akselerasi reformasi birokrasi. “Penguatan integritas harus berjalan seiring dengan pemanfaatan digitalisasi dan e-government sebagai bagian dari kemajuan birokrasi,” ujarnya.
Selain pembenahan internal, Viva Yoga menekankan pentingnya peran lembaga pengawasan eksternal dalam membangun birokrasi yang bersih dan kuat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut memiliki peran strategis dalam mendampingi dan mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan.
“Kami meminta lembaga pengawasan ikut melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi sejak tahap perencanaan,” kata Viva Yoga. Dengan pengawasan yang kuat sejak awal, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum kebijakan dijalankan. “Kami tidak ingin ada pegawai maupun pejabat Kementrans yang bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan,” tegasnya.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal serta perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Kegiatan juga diisi dengan talk show yang menghadirkan narasumber dari KPK dan BPKP, membahas penguatan pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan dalam birokrasi pemerintahan.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
