Jakarta, – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinet mulai mengemuka di tengah meningkatnya perdebatan publik mengenai penegakan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara. Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, meminta Presiden segera mengambil langkah politik yang dinilai strategis untuk meredam polarisasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Lilur itu, situasi yang berkembang beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persepsi publik mengenai terbelahnya institusi penegak hukum dalam berbagai kepentingan politik. Persepsi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan berkembang karena berpotensi memperdalam polarisasi sosial menjelang kontestasi politik nasional mendatang.
“Presiden harus hadir sebagai pemersatu bangsa, bukan sekadar menjadi bagian dari persepsi adanya faksi-faksi kekuasaan. Yang dibutuhkan hari ini adalah langkah besar untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai, berkembangnya berbagai narasi di ruang publik, termasuk beredarnya meme yang mengaitkan sejumlah institusi negara dengan kelompok politik tertentu, merupakan sinyal bahwa masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak cukup dijawab melalui klarifikasi atau pernyataan resmi antarlembaga, melainkan membutuhkan keputusan politik yang mampu menghadirkan figur-figur dengan rekam jejak integritas yang kuat.
Dalam konteks itu, Gus Lilur mengusulkan Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya pada posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Ia mengusulkan agar posisi tersebut diisi mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, sementara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki modal moral dan rekam jejak yang dinilai mampu memperkuat koordinasi penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Indonesia memerlukan figur yang dipercaya publik dan tidak dipersepsikan mewakili kepentingan kelompok tertentu. Kepercayaan adalah modal utama dalam membangun kembali legitimasi penegakan hukum,” katanya.
Selain mengusulkan perubahan di tingkat kabinet, Gus Lilur juga meminta agar struktur Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dievaluasi. Ia mengusulkan kepemimpinan satgas tersebut dialihkan ke bawah koordinasi Menko Polkam agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi lebih efektif tanpa mengurangi peran kementerian maupun aparat terkait.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah dalam penertiban kawasan hutan tetap berjalan optimal sekaligus terhindar dari berbagai persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.
Gus Lilur menegaskan bahwa usulan reshuffle tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap Presiden, melainkan bentuk dukungan agar pemerintahan memiliki legitimasi politik yang semakin kuat.
Ia juga menilai langkah itu dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan yang berada di atas seluruh kepentingan kelompok.
“Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kepastian bahwa negara berdiri untuk semua. Presiden memiliki ruang konstitusional untuk memperkuat sistem sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat sebelum persepsi publik berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi negara. Ia berharap Presiden menjadikan momentum tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, memperkokoh pemberantasan korupsi, dan menjaga stabilitas politik nasional menuju Indonesia yang lebih kuat.(*)
Editor: Sulaiman
