Surabaya, Jawa Timur – Jika dahulu perebutan pengaruh politik dilakukan melalui pengerahan massa, penguasaan media, atau kampanye terbuka di ruang publik, kini medan pertarungan itu telah bergeser ke ruang yang tak kasat mata: algoritma.

Fenomena tersebut menjadi sorotan dalam kegiatan Research Week Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) bertajuk Politics in the Digital Age: Social Media, Elections, and Democracy yang menghadirkan dosen Ilmu Politik FISIP UNAIR Kalimah Wasis Lestari, S.IP., M.Sc. sebagai pembicara dan mahasiswa Program Doktoral FISIP UNAIR sekaligus Direktur Eksekutif INTRAPOLS Bustomi, S.Hub.Int., M.IP. sebagai moderator.

Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dan platform digital, Kalimah mengingatkan bahwa demokrasi modern kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Ancaman tersebut bukan datang dari senjata konvensional, melainkan dari kekuatan algoritma yang menentukan informasi apa yang muncul, siapa yang mendapatkan perhatian publik, dan narasi apa yang akhirnya mendominasi ruang percakapan masyarakat.

“Teknologi telah mengubah cara informasi politik diproduksi dan disebarkan. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara one to many kini berubah menjadi many to many bahkan many to one,” ujar Kalimah dalam pemaparannya.

Perubahan tersebut melahirkan realitas baru dalam politik global. Jika dahulu media massa menjadi aktor utama dalam pembentukan opini publik, kini peran tersebut perlahan bergeser kepada platform digital dan sistem algoritma yang bekerja di balik layar.

Dalam perspektif keamanan dan ketahanan demokrasi, perkembangan ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar kemajuan teknologi.

Kalimah menjelaskan bahwa hampir seluruh aktivitas politik di dunia digital meninggalkan jejak data yang dapat direkam, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kampanye politik, pemetaan opini publik, hingga strategi komunikasi yang lebih terukur.

Media sosial, portal berita daring, kanal video, hingga berbagai platform digital kini menjadi sumber data baru yang menghasilkan apa yang disebut sebagai tsunami data.

Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi dunia akademik untuk memahami perilaku politik masyarakat secara lebih mendalam. Namun di sisi lain, melimpahnya data juga menciptakan ruang baru bagi berbagai bentuk manipulasi informasi dan propaganda digital.

“Setiap aktivitas politik di ruang digital meninggalkan jejak. Tantangan terbesar sekarang bukan lagi bagaimana melakukan analisis, tetapi bagaimana mendapatkan dan mengelola data tersebut,” katanya.

Bagi Kalimah, ruang siber saat ini telah berkembang menjadi arena perebutan pengaruh yang sangat menentukan arah demokrasi modern.

Salah satu konsep yang menjadi perhatian peserta adalah algokrasi, yaitu situasi ketika algoritma memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan opini publik dan pengambilan keputusan politik.

Istilah tersebut bukan sekadar konsep teoritis. Dalam berbagai penelitian yang digelutinya, Kalimah menyoroti bagaimana kecerdasan buatan dan algoritma mulai memainkan peran penting dalam proses politik kontemporer. Bahkan salah satu makalah internasional yang dipresentasikannya mengangkat tema “AI-Driven Campaign: A Shifting Sign from Democracy to Algocracy”, yang membahas pergeseran dari demokrasi menuju tata kelola yang semakin dipengaruhi algoritma.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa informasi yang mereka konsumsi setiap hari telah melalui proses seleksi algoritmik.

Apa yang muncul di layar telepon genggam seseorang belum tentu sama dengan yang dilihat orang lain. Akibatnya, publik dapat hidup dalam ruang informasi yang berbeda meskipun berada dalam lingkungan sosial yang sama.

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi karena preferensi politik masyarakat semakin dibentuk oleh mekanisme digital yang tidak selalu transparan.

Meski teknologi digital menawarkan kemampuan luar biasa dalam mengumpulkan data, Kalimah mengingatkan bahwa peneliti harus tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan.

Menurutnya, big data tidak identik dengan representasi populasi.

Keramaian percakapan di media sosial tidak otomatis mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat. Satu akun dapat menghasilkan ribuan interaksi, sementara kelompok yang lebih besar justru memilih diam.

Karena itu, penggunaan data digital harus diposisikan sebagai alat untuk membaca kecenderungan dan sinyal sosial, bukan sebagai dasar untuk membuat klaim absolut mengenai kehendak publik.

Pandangan tersebut menjadi penting di tengah maraknya penggunaan data digital dalam berbagai kontestasi politik, baik untuk kampanye, pemetaan pemilih, maupun strategi komunikasi publik.

Diskusi semakin menarik ketika peserta menyinggung persoalan bias algoritma dalam penyebaran informasi politik.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kalimah menegaskan bahwa algoritma tidak pernah sepenuhnya netral. Di balik setiap sistem digital terdapat kepentingan, tujuan, dan logika yang dirancang oleh pengembang platform.

Karena itu, bias algoritmik justru menjadi objek penting dalam penelitian politik digital.

Ia merujuk pada konsep computational propaganda, yakni penggunaan teknologi digital dan algoritma untuk memperkuat distribusi informasi tertentu sehingga mampu membentuk persepsi publik secara sistematis.

Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi negara-negara demokrasi karena perang informasi tidak lagi berlangsung melalui saluran konvensional, melainkan bergerak secara masif melalui platform digital yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Yang harus ditanyakan adalah motivasi di balik algoritma itu sendiri. Mengapa sebuah informasi ditampilkan kepada pengguna, sementara informasi lainnya tidak?” ujarnya.

Membangun Ketahanan Demokrasi di Era Digital

Bagi dunia akademik, penelitian mengenai algoritma, kecerdasan buatan, dan demokrasi menjadi semakin penting untuk memastikan ruang digital tetap sehat dan akuntabel.

Sebagai akademisi yang memiliki latar belakang Applied Social Data Science dari University of Exeter, Inggris, Kalimah menilai bahwa kemampuan membaca data digital kini menjadi kebutuhan strategis bagi para peneliti ilmu politik, hubungan internasional, hingga pembuat kebijakan.

Kemampuan melakukan web scraping, analisis sentimen, hingga social network analysis memungkinkan para peneliti memetakan pola hubungan, jaringan pengaruh, serta dinamika opini publik yang berkembang di ruang digital.

Di tengah derasnya arus informasi global, kemampuan tersebut tidak hanya penting bagi dunia akademik, tetapi juga bagi upaya memperkuat ketahanan demokrasi nasional.

Sebab pada akhirnya, ancaman terhadap demokrasi di abad ke-21 tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka atau kekuatan militer konvensional. Sebagian di antaranya justru bekerja secara senyap melalui algoritma yang setiap hari menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai.

Dan ketika algoritma mulai menjadi medan tempur baru perebutan pengaruh, kewaspadaan menjadi syarat utama untuk menjaga demokrasi tetap berada di tangan rakyat, bukan di bawah kendali mesin.(*)

Editor: Sulaiman