Sorong, – Di balik langkah pembangunan fisik yang tampak di permukaan, ada harapan besar dan perjuangan panjang masyarakat Papua untuk hidup lebih sejahtera di tanah kelahiran mereka sendiri. Komitmen itulah yang ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung penyelesaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Komitmen tersebut bukan sekadar janji, melainkan bentuk nyata hadirnya negara untuk menjawab kerinduan masyarakat Papua akan pelayanan publik yang dekat, adil, dan manusiawi. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sorong, Jumat (2/5/2025), menyampaikan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di empat DOB Papua telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Ini bukan hanya soal gedung-gedung kantor, ini soal martabat pemerintahan, soal kehadiran negara di tengah rakyatnya,” ujarnya menyentuh.
Restuardy menekankan bahwa Menteri Dalam Negeri telah meminta gubernur di empat DOB agar menjadikan agenda pembangunan kawasan pemerintahan sebagai prioritas dalam RPJMD mereka. Menurutnya, pusat pemerintahan adalah ikon kehadiran negara dan wajah pelayanan kepada rakyat.
Dengan suara yang jernih, ia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah yang selama ini telah berjibaku mempersiapkan lahan, menyusun Amdal, dan menyesuaikan rencana ruang agar pembangunan bisa segera dimulai.
“Proses ini panjang dan tak mudah, tapi semua dilakukan demi satu hal: agar rakyat Papua bisa melihat dan merasakan bahwa mereka tidak dilupakan,” ungkapnya.
Senada, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyebut kehadiran Komisi II DPR RI di Papua Barat Daya sebagai bukti bahwa Jakarta tidak tinggal diam. “Kita semua satu barisan: pemerintah pusat, daerah, DPR, dan rakyat Papua. Komitmennya sama—membangun Tanah Papua dengan hati,” katanya haru.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan adalah kewajiban negara. “Ini bukan hadiah, ini adalah hak rakyat Papua. Tugas kita hanya memastikan hak itu benar-benar diberikan,” ujarnya tegas namun empatik.
Rifqi juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi semangat Otonomi Khusus dengan memastikan komposisi birokrasi diisi oleh putra-putri terbaik Orang Asli Papua (OAP). “Itulah wajah keadilan: ketika orang Papua bukan hanya penonton, tapi pelaku utama dalam pembangunan tanahnya sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan progres pembangunan, termasuk akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan yang telah mulai dibangun. Dengan nada memohon yang tulus, ia meminta dukungan penuh dari DPR RI.
“Provinsi ini sudah hadir. Sekarang mari kita bangun bersama. Kami tidak ingin provinsi ini hanya nama tanpa nyawa,” ucapnya, menggugah perhatian semua yang hadir.
Di tengah derap langkah pembangunan dan riuh rapat resmi, terselip satu pesan yang terus digaungkan dari Sorong ke Jakarta: Papua ingin maju, bukan dengan tangan yang meminta, tapi dengan kepala tegak dan hati penuh harapan.
(Ardi/Sulaiman)
