Gorontalo, – Kepolisian Daerah Gorontalo memperkuat fondasi integritas dan akuntabilitas fiskal setelah empat satuan operasionalnya menerima penghargaan strategis dalam ajang Treasury Strategic Forum 2026 and Treasury Award 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, di Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).
Penghargaan tersebut menegaskan keberhasilan unit-unit operasional Polda Gorontalo dalam mengelola sumber daya keuangan negara secara presisi, transparan, dan sesuai standar tata kelola nasional.
Empat satuan kerja yang menerima penghargaan meliputi Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) sebagai satuan kerja terbaik dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) atas keunggulan implementasi sistem Cash Management System, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) sebagai penyedia data dan informasi terbaik, serta Bidang Keuangan (Bidkeu) sebagai pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik Tahun 2025.
Pengakuan ini mencerminkan kesiapan struktural dan disiplin organisasi dalam mengelola anggaran negara sebagai elemen vital pendukung operasi kepolisian dan stabilitas keamanan nasional.
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Desmont Harjendro menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi institusi dalam menegakkan integritas dan profesionalisme.
“Penghargaan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan setiap sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efektif, dan mendukung kesiapan operasional kepolisian,” ujarnya.
Ia menambahkan, tata kelola keuangan yang kuat merupakan komponen penting dalam mendukung kemampuan operasional institusi, termasuk pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat, dan stabilitas wilayah.
Penghargaan Treasury Award merupakan bagian dari sistem evaluasi nasional untuk memastikan seluruh institusi negara mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan fiskal, transparansi, dan akuntabilitas.
Bagi Polda Gorontalo, pengakuan ini memperkuat posisi institusi sebagai organisasi keamanan yang tidak hanya siap secara operasional, tetapi juga tangguh secara administratif dan fiskal, dua elemen yang menjadi fondasi kekuatan institusi keamanan modern.(*)
(Rudolf/Sulaiman)
