Trenggalek, – Kodim 0806/Trenggalek bersama Polres Trenggalek menggelar patroli gabungan berskala besar pada Rabu (3/9/2025). Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya aksi anarkis di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Apel dimulai di halaman Mapolres Trenggalek, sebelum rombongan bergerak menggunakan kendaraan taktis dan motor trail untuk menyisir sejumlah titik rawan di Kecamatan Trenggalek.
Pasi Ops Kodim 0806, Letda Inf Anom Jatmiko, menegaskan bahwa patroli ini bersifat antisipatif, bukan represif.
“Patroli ini bagian dari upaya pencegahan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan anarkis,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki. Menurutnya, operasi gabungan ini melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, serta Banser, agar pemantauan dan penanganan situasi bisa berjalan terpadu, cepat, dan proporsional.
Rute patroli diarahkan ke pusat keramaian, fasilitas publik, terminal, pasar tradisional, tempat ibadah, perempatan strategis, hingga akses menuju kantor pemerintahan. Selain pemeriksaan lapangan, aparat juga melakukan dialog dengan warga untuk menyerap informasi lokal dan meredam potensi eskalasi.
Hingga laporan ini disusun, kondisi Trenggalek masih aman dan terkendali. Tidak ditemukan indikasi adanya pengorganisasian massa besar di wilayah Kodim 0806. Meski begitu, kewaspadaan ditingkatkan dengan koordinasi erat antara Koramil dan Polsek guna menjaga fasilitas umum serta mencegah penyebaran isu yang memicu kepanikan.
Peran Lintas Instansi
- Banser: fokus pada pendekatan sosial-keagamaan dan mitigasi konflik antarkelompok.
- Satpol PP: membantu penertiban ruang publik.
- Dishub: mengatur arus lalu lintas agar mobilitas warga tetap lancar.
Posko gabungan juga didirikan di titik-titik strategis. Warga dapat melaporkan potensi gangguan melalui kanal resmi pemerintah daerah maupun media lokal.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan meminta masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu yang tidak terverifikasi, serta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan juga diminta turut menyebarkan informasi yang akurat serta mencegah kerumunan berisiko. (*)
(Arwang/Sulaiman)
