Jakarta, – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan aliran dana dalam dugaan korupsi kuota haji. Menurut dia, keterbukaan menjadi syarat utama menjaga integritas negara dan kepercayaan publik.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (10/1/2026), Gus Lilur menegaskan bahwa penanganan perkara kuota haji tidak boleh menyisakan ruang gelap. “Publik menunggu langkah tegas dan terbuka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Aliran dana harus dijelaskan agar penegakan hukum berjalan disiplin dan berwibawa,” kata Gus Lilur.
Ia menilai, secara operasional negara memiliki perangkat lengkap untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Analisis aliran dana, menurut dia, dapat dilakukan melalui kerja sama KPK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Instrumen negara sudah tersedia. Yang dibutuhkan adalah ketegasan,” ujarnya.
Gus Lilur juga menekankan bahwa desakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului proses hukum atau menuduh pihak tertentu. Prinsip praduga tak bersalah, kata dia, harus tetap dijaga. Namun, bila terdapat bukti yang mengarah kepada siapa pun, termasuk tokoh publik dan tokoh organisasi, pemeriksaan harus dilakukan tanpa pengecualian.
“Penegakan hukum tidak mengenal status atau posisi. Jika ada bukti hukum, siapa pun wajib diperiksa,” kata Gus Lilur.
Menurut dia, warga Nahdlatul Ulama pada dasarnya mendukung pemberantasan korupsi dan menjunjung tinggi etika publik. Keterbukaan proses hukum justru dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan organisasi dan negara.
Bagi NBI, perkara kuota haji bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut hak umat, keadilan sosial, dan wibawa negara. Karena itu, Gus Lilur mendorong aparat bertindak konsisten, profesional, dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai penelusuran aliran dana dalam dugaan korupsi kuota haji. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.(*)
Editor: Sulaiman
