Surabaya, – Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengeluarkan komando strategis maritim dengan menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam mulai 1 Agustus 2025. Langkah ini disertai penataan ulang tata kelola ekspor melalui Peraturan Presiden (Perpres), yang menggantikan aturan sebelumnya berbasis keputusan menteri.
Keputusan tersebut dinilai sebagai pukulan telak terhadap praktik mafia lobster yang selama ini merugikan negara. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan tidak ada satu ekor pun benih lobster yang boleh diekspor hingga aturan baru terbit.
Pengusaha muda NU asal Situbondo Jawa Timur yang sudah melebarkan sayap bisnisnya ke berbagai belahan dunia, Khalilur R Abdullah Syahlawiy atau Gus Lilur, menyambut tegas kebijakan tersebut. Ia menilai strategi Presiden sejalan dengan kepentingan nelayan dan arah besar kedaulatan maritim Indonesia.
“Salut pada Presiden. Ini langkah berani untuk melindungi nelayan sekaligus menutup celah mafia lobster. Negara akhirnya turun tangan langsung, dengan komando yang jelas,” tegas Gus Lilur, yang juga Founder Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup, Senin (25/8/2025).
Dalam rancangan Perpres, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Budidaya Lobster lintas kementerian/lembaga. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, KPK, BPK, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, hingga kemungkinan Kementerian Pertahanan. Mekanisme itu diproyeksikan memperkuat pengawasan dan menutup peluang kebocoran.
Selain itu, pemerintah menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp 3.000 menjadi Rp 2.000 per ekor BBL. Skema baru ini lebih efisien karena tanpa biaya operasional tambahan seperti saat masih dikelola BLU Situbondo.
BALAD Grup, yang dipimpin Gus Lilur, menyiapkan suplai hingga 1 miliar ekor per tahun untuk kebutuhan budidaya dalam dan luar negeri. Fokus suplai diarahkan ke tiga provinsi utama, yakni DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur, guna menjamin keberlanjutan pasokan.
“Jangan sampai kita diberi kuota besar di luar negeri, tetapi gagal suplai dari dalam negeri. Itu memalukan. Karena itu kami fokus menyeimbangkan kebutuhan dengan kemampuan nelayan,” tambah Gus Lilur yang juga Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu.
Perpres budidaya lobster ditargetkan terbit akhir Agustus 2025, sementara budidaya luar negeri diproyeksikan kembali beroperasi pada akhir September atau awal Oktober. Gus Lilur optimistis strategi maritim Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia pusat baru perikanan budidaya dunia.
“Dengan komando presiden yang tegas, Indonesia bisa menjadi kiblat budidaya perikanan global. Inilah momentum emas bagi nelayan kita,“ pungkasnya. (*)
Editor: Sulaiman
