Tangerang, Banten – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan observasi lapangan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang, Rabu (24/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari penyusunan strategi nasional untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas hunian (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Observasi tersebut bertujuan menghimpun data faktual mengenai kondisi hunian warga binaan, kualitas layanan pemasyarakatan, serta efektivitas program pembinaan sebagai bahan penyusunan policy brief penanganan overcrowding.
Rombongan Bappenas dan Ditjenpas didampingi langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Tangerang Irhamuddin bersama jajaran pejabat struktural. Peninjauan dilakukan ke sejumlah fasilitas utama, termasuk kamar hunian warga binaan, layanan kunjungan berbasis teknologi melalui Anjungan Satu Warna, serta Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian.
Selain itu, tim juga melakukan wawancara dengan warga binaan dan masyarakat yang sedang melakukan kunjungan, guna memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi layanan dan dinamika kehidupan di dalam rutan.
Kepala Rutan Kelas I Tangerang Irhamuddin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data lapangan.
“Kami menyambut baik kegiatan observasi ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan. Kami berkomitmen memberikan data yang akurat dan transparan sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan overcrowding,” ujar Irhamuddin.
Menurut dia, persoalan kelebihan kapasitas hunian menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek pelayanan, pembinaan, serta perlindungan hak warga binaan.
Irhamuddin berharap sinergi antara Bappenas dan Ditjenpas dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan secara menyeluruh.
“Rutan Kelas I Tangerang siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan responsif,” katanya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemasyarakatan nasional, sekaligus mencari solusi strategis untuk mengatasi overcrowding yang selama ini menjadi tantangan utama di berbagai lapas dan rutan di Indonesia.(*)
(Zainal/Sulaiman)
