
Jakarta, DKI Jakarta – Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI) menawarkan terobosan digitalisasi sistem pengelolaan royalti musik nasional kepada pemerintah. Inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pendataan, penghimpunan, hingga pendistribusian royalti bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Dewan Pembina KCI, Viva Yoga, dalam audiensi dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis terkait tata kelola musik Indonesia menjadi pembahasan, khususnya mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemenuhan hak terkait melalui sistem pembayaran royalti yang lebih transparan.
Viva Yoga menyampaikan bahwa keberadaan KCI sejak awal mendapat dukungan pemerintah. Karena itu, KCI menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan serta visi pembenahan tata kelola musik nasional.
“Untuk itu KCI siap bersinergi mensosialisasikan kebijakan dan visi pemerintah dalam tata kelola musik Indonesia,” ujar Viva Yoga, yang juga menjabat Wakil Menteri Transmigrasi.
Terkait persoalan royalti, ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya menyangkut prinsip No Data No Royalty yang disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri musik Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, KCI menawarkan konsep digitalisasi analog melalui sistem yang dirancang untuk mendeteksi penggunaan lagu, menghimpun dan mengolah data pemutaran, hingga menjadi dasar pendistribusian royalti kepada pihak yang berhak.
Melalui sistem tersebut, pengelolaan royalti diharapkan berlangsung secara transparan, objektif, rasional, terukur, dan kredibel, sekaligus meminimalkan potensi perselisihan maupun penyimpangan akibat proses penghitungan yang sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia.
“Di sini pentingnya digitalisasi analog,” tutur Viva Yoga, pria asal Lamongan, Jawa Timur, tersebut.
Ia menjelaskan, perangkat pencatat dalam sistem itu akan bekerja secara langsung ketika mendeteksi sebuah lagu yang diputar atau dinyanyikan. Sistem kemudian merekam sejumlah informasi penting, mulai dari identitas penyanyi, waktu pemutaran, hingga lokasi lagu tersebut diperdengarkan.
Data yang terkumpul selanjutnya menjadi dasar dalam proses penghitungan dan pendistribusian royalti. Dengan demikian, setiap penggunaan lagu dapat tercatat secara lebih akurat dan hak ekonomi penciptanya dapat diperhitungkan berdasarkan data yang tersedia.
Tidak hanya itu, data yang telah masuk ke dalam sistem juga dapat diakses oleh para pencipta lagu. Mekanisme tersebut diharapkan memberikan keterbukaan informasi sehingga para pencipta dapat mengetahui penggunaan karya mereka sekaligus memantau hak royalti yang semestinya diterima.
“Data yang masuk dalam sistem pencatat bisa diakses oleh para pencipta lagu agar transparan,” ucap Viva Yoga.
Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab berbagai persoalan pengelolaan royalti musik yang selama ini masih menghadapi kendala. Selain meningkatkan transparansi, sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi para pencipta lagu dan pemilik hak terkait dalam memperoleh hak ekonominya.
Bahkan, Viva Yoga menyatakan KCI bersedia menyerahkan sistem digitalisasi analog yang telah dikembangkan tersebut kepada negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
“Sistem ini kita hibahkan kepada negara untuk menjawab masalah ‘No Data No Royalti’,” paparnya.
Lebih lanjut, Viva Yoga menegaskan bahwa prinsip utama KCI adalah memperjuangkan pemenuhan hak royalti pencipta lagu dan hak terkait. Baginya, perjuangan tersebut bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
“Kita ingin memberikan yang terbaik buat para pencipta lagu terkait untuk mendapatkan royalti,” tegasnya.
Melalui sinergi dengan pemerintah dan pemanfaatan teknologi digital, KCI berharap tata kelola royalti musik Indonesia ke depan semakin transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, para pencipta lagu tidak hanya memperoleh pengakuan atas karya mereka, tetapi juga mendapatkan hak ekonomi secara layak sesuai penggunaan karya tersebut.(*)
Pewarta: Ardi W
Penyunting: Sulaiman








