Sukabumi, Jawa Barat – Pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan senjata dan kemampuan militer. Warisan budaya serta kearifan lokal juga dinilai memiliki potensi strategis untuk memperkuat diplomasi pertahanan, membangun kepercayaan antarnegara, dan menjaga stabilitas kawasan.
Pandangan tersebut disampaikan tokoh budaya dan spiritual yang akrab disapa Abah Ujang Guru, Ujang Supriatin, di Sukabumi, Minggu (11/10/2026). Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Maritim Indonesia itu menilai, kekayaan budaya Nusantara dapat menjadi instrumen soft power yang melengkapi pendekatan pertahanan konvensional, khususnya di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.
Menurut Ujang, keragaman budaya di kawasan tersebut merupakan modal penting untuk membangun hubungan antarnegara yang lebih konstruktif. Di tengah dinamika geopolitik dan potensi konflik regional, pendekatan budaya dapat membuka ruang komunikasi, memperkuat saling pengertian, serta mengurangi risiko kesalahpahaman.
“Melalui diplomasi pertahanan berbasis budaya, negara dapat membangun kepercayaan, meredakan ketegangan, serta memperkuat stabilitas kawasan tanpa terus mengandalkan kekuatan militer semata (hard power),” ujar Ujang Supriatin kepada wartawan di Sukabumi, Minggu (11/10/2026).
Ujang menjelaskan, pemanfaatan warisan budaya dalam diplomasi pertahanan dapat dimulai dengan mengangkat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, seperti gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai landasan membangun kerja sama regional.
Selain itu, pemahaman lintas budaya atau military cultural awareness perlu mendapat perhatian dalam pendidikan dan pelatihan militer. Pemahaman terhadap adat istiadat, karakter sosial, dan sensitivitas budaya negara mitra dinilai dapat mendukung pelaksanaan kerja sama pertahanan internasional.
Dalam tataran operasional, diplomasi budaya dapat diwujudkan melalui pertukaran seni, festival budaya, pertunjukan musik tradisional, diplomasi kuliner, serta pengenalan kerajinan khas Indonesia, seperti batik dan keris, dalam kegiatan internasional.
Ujang juga menilai, kegiatan kebudayaan dapat melengkapi forum dialog pertahanan dan latihan bersama, termasuk melalui mekanisme kerja sama pertahanan ASEAN seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM).
Pendekatan tersebut bukan untuk menggantikan kesiapan militer, melainkan melengkapinya melalui pembangunan kepercayaan dan hubungan antarmasyarakat. Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya berlangsung melalui komunikasi antarpemerintah dan aparat militer, tetapi juga melalui pengenalan nilai serta identitas budaya masing-masing negara.
Selain diplomasi regional, Ujang menyoroti potensi kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan keamanan perbatasan dan pencegahan konflik.
Di wilayah perbatasan yang memiliki kesamaan akar budaya dan hubungan kekerabatan lintas negara, pemahaman terhadap adat setempat dapat membantu membangun komunikasi antara aparat dan masyarakat. Pelibatan tokoh adat serta komunitas lokal juga dapat mendukung upaya meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan sosial.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan mekanisme keamanan formal, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga agar tetap sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Ujang juga menilai, pengetahuan lokal memiliki relevansi dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Ia mencontohkan tradisi Smong di Simeulue, Aceh, yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami. Pengalaman yang diwariskan antargenerasi itu dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan dalam kerja sama kesiapsiagaan bencana di tingkat regional.
Kearifan lokal, dalam konteks ini, dapat melengkapi pendekatan ilmiah, teknologi peringatan dini, serta sistem respons darurat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Ujang Supriatin, yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam seni bela diri pencak silat dan debus, juga menyoroti pentingnya pencak silat dalam memperkuat jati diri bangsa.
Ia saat ini dipercaya menjadi pengurus DPP Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Organisasi tersebut, menurut keterangan Ujang, telah memiliki persebaran di 17 provinsi.
Bagi Ujang, pencak silat tidak semata-mata merupakan seni bela diri. Tradisi ini juga mengandung nilai kedisiplinan, pengendalian diri, penghormatan, dan pembentukan karakter yang dapat diperkenalkan dalam hubungan antarbangsa.
Pengakuan UNESCO terhadap pencak silat sebagai warisan budaya takbenda juga menjadi bagian dari pengenalan budaya Indonesia di tingkat internasional.
Dalam konteks diplomasi, pencak silat berpotensi menjadi sarana pertukaran budaya, memperluas hubungan antarmasyarakat, dan memperkenalkan nilai-nilai yang hidup dalam tradisi Nusantara.
Ujang berpandangan, potensi tersebut perlu dikembangkan secara terarah agar pencak silat tidak hanya hadir sebagai pertunjukan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan internasional dan memperkenalkan identitas Indonesia.
Selain pencak silat, Ujang menempatkan budaya maritim sebagai unsur penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Hal yang paling menarik, budaya dan maritim sangat erat dan saling mempengaruhi, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Ini melahirkan Budaya Maritim (Maritime Culture),” jelasnya.
Menurut Ujang, bagi masyarakat pesisir dan kepulauan, laut bukan sekadar bentang alam, melainkan sumber kehidupan sekaligus ruang pembentukan identitas sosial dan budaya.
Hubungan masyarakat dengan laut tercermin dalam berbagai tradisi, seperti Petik Laut, Sedekah Laut, serta ritual peluncuran kapal tradisional Pinisi. Masyarakat bahari juga mewariskan folklor, pengetahuan navigasi, dan teknologi lokal yang berkembang melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan laut.
Warisan tersebut, lanjutnya, penting untuk memperkuat kesadaran kebaharian. Pemahaman terhadap budaya maritim tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga dengan pelestarian pengetahuan masyarakat pesisir dan penguatan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.
“Budaya dan maritim adalah dua hal yang tak terpisahkan. Laut menyediakan ruang ekologis dan tantangan alam, sementara manusia meresponsnya melalui cipta, rasa, dan karsa hingga melahirkan kearifan bahari. Memahami hubungan ini sangat penting untuk membangun kesadaran kebaharian dan memperkuat jati diri bangsa maritim,” pungkasnya.
Meski memiliki potensi untuk mendukung diplomasi pertahanan, pemanfaatan budaya juga menghadapi sejumlah tantangan. Ujang mengingatkan adanya risiko komersialisasi dan politisasi budaya yang dapat memunculkan kesalahpahaman, bahkan ketegangan diplomatik apabila tidak dikelola secara tepat.
Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan.
Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar program diplomasi budaya memiliki arah yang jelas, menghormati masyarakat pemilik tradisi, serta selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan kerja sama regional.
Gagasan yang disampaikan Ujang menempatkan budaya sebagai salah satu unsur pendukung dalam pendekatan pertahanan yang lebih luas. Kesiapan militer tetap menjadi bagian penting pertahanan negara, sementara diplomasi budaya dan kearifan lokal berpotensi memperkuat kepercayaan, ketahanan sosial, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra.
Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan budaya maritim, pencak silat, dan tradisi Nusantara dapat menjadi modal strategis untuk memperkenalkan identitas Indonesia sekaligus mendukung diplomasi pertahanan di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.(*)
(Andy J/Sulaiman)
