Jakarta, DKI Jakarta – Transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing usaha kecil dan pedagang kaki lima (PKL) di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat. Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih menegaskan komitmennya mendampingi pelaku usaha rakyat agar mampu berkembang, memperluas pasar, dan naik kelas.
Komitmen itu disampaikan Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., saat menjadi narasumber dalam program Podcast Indonesia Produktif yang dipandu Rivai dari Direktorat Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Diskusi tersebut berlangsung di Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026), dengan mengangkat tantangan dan peluang sektor usaha kecil dalam menghadapi era digital.
Pembahasan mencakup penguatan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, nelayan, industri rumahan (home industry), hingga pedagang kecil yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian nasional.
Ali Mahsun menegaskan, APKLI Merah Putih berfokus pada upaya mendampingi UKM dan PKL agar tidak tertinggal oleh arus modernisasi. Menurutnya, pelaku usaha kecil harus memiliki kesempatan untuk maju, berkembang, unggul, dan meningkatkan skala usahanya.
Lebih jauh, ia menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai bagian dari agenda besar pembangunan Indonesia, terutama dalam menyongsong puncak bonus demografi 2030 dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
“Digitalisasi adalah kunci pembuka pintu kesejahteraan yang lebih luas bagi UKM PKL di tanah air. Kita ingin memastikan ekonomi rakyat kecil tidak hanya mampu bertahan, tetapi memiliki daya saing tinggi di pasar digital,” ungkap Ali Mahsun, dokter ahli kekebalan tubuh yang sejak 2011 aktif memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil.
Menurutnya, digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi pilihan bagi pelaku usaha kecil. Pemanfaatan teknologi perlu ditempatkan sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, menjaga keberlangsungan usaha, dan memperluas jangkauan pasar.
Melalui pendekatan tersebut, UKM dan PKL diharapkan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi yang bertahan di tengah persaingan, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.
Dalam kegiatan tersebut, Ali Mahsun didampingi Ketua Bidang Media Sosial dan Konten Digital DPP APKLI Merah Putih, Aan Dwi Puantoro, serta Yanti dari Departemen Media Sosial. Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan perhatian organisasi terhadap pengembangan strategi komunikasi dan ekosistem konten digital untuk mendukung pelaku UKM dan PKL di berbagai daerah.
Kolaborasi APKLI Merah Putih dengan Kemnaker RI melalui Podcast Indonesia Produktif diharapkan dapat memperkuat kesadaran mengenai pentingnya peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi bagi pekerja sektor informal.
Upaya tersebut menjadi relevan mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rilisnya, APKLI Merah Putih menyebut sektor UMKM menciptakan sekitar 97 persen atau 117 juta lapangan kerja. Angka tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan kapasitas pelaku usaha kecil sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Bagi APKLI Merah Putih, transformasi digital bukan semata-mata persoalan mengadopsi teknologi. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat martabat, kemandirian, dan kedaulatan ekonomi rakyat agar mampu tumbuh di tengah persaingan yang semakin terbuka.
Komitmen itu, menurut Ali Mahsun, diarahkan untuk memastikan pelaku UKM dan PKL memiliki ruang lebih besar dalam menikmati pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi terhadap masa depan Indonesia.
Ali Mahsun juga dikenal pernah menjabat Ketua Umum Bakornas Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKMI PBHMI) periode 1995-1998 serta Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU periode 2000-2005.
Melalui penguatan pendampingan dan strategi digital yang adaptif, APKLI Merah Putih mendorong agar pelaku UKM dan PKL tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi mampu mengambil peran sebagai penggerak ekonomi kerakyatan menuju Indonesia maju 2045.(*)
Editor: Sulaiman
